Lurah dan Kades Diimbau Tidak Pungut Biaya Penandatangan SKT

  • Oleh Muhammad Hamim
  • 11 April 2019 - 15:46 WIB

BORNEONEWS, Sampit - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengingatkan, seluruh lurah dan kepala desa di provinsi ini, agar tidak melakukan pungutan kepada masyarakat yang mengurus Surat Keterangan Terdaftar (SKT) tanah. 

Jika hal tersebut dilakukan, maka konsekuensinya diproses sesuai aturan hukum yang berlaku. 

"Kami mengimbau kepada seluruh lurah dan kades, agar tidak meminta biaya untuk penandatanganan SKT masyarakat," kata Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Pelopor M, Kamis (11/4/2019). 

Namun dia tidak bisa melarang jika pungutan tersebut untuk pelaksanaan administrasi dan operasional. Akan tetapi ada batasan yang harus ditaati, yakni tidak boleh melebihi Rp 250 ribu. Jika hal itu tidak dipatuhi, maka sudah termasuk dalam pelanggaran hukum. 

"Boleh saja melakukan pungutan, asal tidak melebihi batas Rp250 ribu tersebut," kata Pelopor. 

Dia berharap kepada seluruh lurah dan kepala desa agar tidak meremehkan hal tersebut. Karena saat ini sudah mulai ada yang diusut oleh aparat penegak hukum,. Sehingga lebih baik mentaati aturan, ketimbang berurusan dengan hukum nantinya. (MUHAMMAD HAMIM/B-11) 

Berita Terbaru