Petugas PPS Bisa Dipidana 1 Tahun Penjara Jika Tidak Menempel Formulir C1

  • Oleh Naco
  • 22 April 2019 - 13:36 WIB

BORNEONEWS, Sampit - Ancaman pidana atas formulir model C1 tidak ditempel tidak main-main. Bahkan petugas PPS bisa dipidana hingga satu tahun penjara jika mengabaikan ketentuan tersebut.

"Ancaman pidananya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu," kata Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kotawaringin Timur M Tohari, Senin (22/2/2019).

Menurut Tohari, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 508 tersebut menegaskan setiap anggota PPS yang tidak mengumumkannya salinan sertifikat hasil perhitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud Pasal 391 dipidana dengan kurungan paling lama 1 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 12 juta.

Dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2019 itu sebagaimana tertuang dalam bagian keempat penguman perhitungan suara Pasal 61 Ayat (1) KPPS mengumumkan salinan formulir model C-KPU, model C1-PPWP, model C1-DPR, model C1-DPD, model C1-DPRD Provinsi dan model C1-DPRd Kab/Kota di lingkungam TPS yang mudah diakses publik selama 7 hari.

Selain itu dalam Pasal 61 Ayat (1) KPPS menyampaikan 1 rangkap salinan formulir model C-KPU, model C1-PPWP, model C1-DPR, model C1-DPD, model C1-DPRD Provinsi dan model C1-DPRd Kab/Kota kepada PPS dalam sampul kertas dan disegel untuk diumumkan di kelurahan/desa atau nama lain.

"Dari itu saya minta KPU segera intruksikan KPPS maupun PPS untuk tempel itu," ucapnya.

Jangan sampai kata dia petugas KPPS maupun PPS dilaporkan nantinya. Karena jika itu dilakukan akan banyak nantinya yang berurusan dengan hukum. (NACO/B-5)

Berita Terbaru