RI Sepakat Bawa Kebijakan Diskriminasi Sawit UE ke WTO

Oleh Nedelya Ramadhani
23 April 2019 - 11:26 WIB

BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Indonesia meyakini kebijakan Uni Eropa (UE) yang mengklasifikasikan minyak sawit sebagai minyak nabati tidak berkelanjutan sebagai tindakan diskriminatif.

"Tidak ada keraguan, ini diskriminasi. Dengan latar belakang proteksionisme yang kemudian dibungkus dengan berbagai kajian ilmiah scientific," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam acara Briefing Diskriminasi Uni Eropa di Jakarta, awal pekan ini.

Untuk itu, gugatan akan ditempuh melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) jika Parlemen Eropa menerima keputusan terhadap kebijakan turunan dari RED II tersebut. Parlemen Eropa masih memiliki waktu dua bulan untuk meninjau skema tersebut sejak diajukan 13 Maret 2019.

Padahal, baru satu tahun lalu, Indonesia bisa bernapas lega setelah berhasil memenangkan gugatan terhadap Uni Eropa melalui WTO atas tudingan dumping produk biodiesel.

Atas putusan tersebut, biodiesel Indonesia bisa kembali masuk ke pasar Eropa dan melakukan ekspor perdananya pada akhir Mei 2018, setelah sempat terhenti selama satu tahun. Hasilnya, realisasi ekspor ke Benua Biru tersebut pada tahun lalu mencapai 900.000 kiloliter (KL).

Saat pengusaha biofuel mulai optimistis akan proyeksi ekspor tahun ini dengan kenaikan hingga 15 persen, Eropa kembali menggencarkan strateginya untuk menghambat masuknya bahan bakar nabati Indonesia ini.

Dari kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II yang diadopsi Komisi Eropa pada 13 Maret 2019, penggunakan bahan baku biofuel yang dianggap berbahaya akan dihentikan secara bertahap mulai 2019 hingga 2023 dan dikurangi menjadi nol pada 2030.

Minyak sawit (CPO) yang diproduksi Indonesia sebagai sumber biofuel bahkan diklasifikasikan sebagai komoditas yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi terhadap lingkungan karena isu deforestasi.

Sementara itu, minyak kedelai yang membutuhkan luas lahan lebih banyak dari kelapa sawit, justru dinyatakan berisiko rendah. Indonesia pun mengecam diskriminasi sawit Eropa yang dinilai hanya sebuah langkah proteksionisme dan strategi memperluas pasar minyak nabati selain sawit.

TAGS:

#Resolusi Sawit

Sayembara Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng 2024

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

KBPB LPK Salurkan Bantuan Untuk Korban Kebakaran di Desa Pulau Mambulau

20 April 2024 - 19:50 WIB

Keluarga Besar Pemuda Borneo (KBPB) Laskar Pemuda Kalimantan (LPK) yang diketuai Aulia Ibrahim telah menyalurkan sejumlah bantuan untuk korban terdampak musibah kebakaran rumah di Desa Pulau Mambulau, Kecamatan Bataguh.

Pemko Palangka Raya Siapkan Skema Penertiban PKL Pelanggar Aturan

20 April 2024 - 19:40 WIB

Pemerintah Kota Palangka Raya terus berupaya menyiapkan skema dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), yang dianggap melanggar peraturan namun tetap tidak menghilangkan ladang usaha masyarakat dalam mencari nafkah.

Komoditas Kakao Diklaim akan Dapat Menjadi Peranan Penting Perekonomian Kalteng

20 April 2024 - 19:30 WIB

Komoditas kakao merupakan salah satu komoditas unggulan perkebunan Indonesia termasuk Kalimantan Tengah (Kalteng) yang memegang peranan cukup penting dalam perekonomian.?

Menteri ESDM Tegaskan Pasokan Migas Aman di Tengah Konflik Iran-Israel

20 April 2024 - 19:20 WIB

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif kembali menegaskan bahwa pasokan minyak dan gas (migas) masih aman di tengah konflik antara Iran dan Israel yang memanas, serta telah diambil langkah-langkah antisipatif.

Permintaan Kakao Meningkat, Disbun Kalteng Lakukan ini

20 April 2024 - 19:10 WIB

Permintaan kakao di pasar global mengalami tren peningkatan secara signifikan, namun sebaliknya, produksi Kakao dalam negeri justru mengalami penurunan dengan berbagai faktor penyebab yang berbeda.?

Disdaldukkbp3apm Palangka Raya Gelar Radalgram untuk ini?

20 April 2024 - 19:00 WIB

Dalam upaya untuk memonitor dan mengevaluasi capaian serta kualitas program Bangga Kencana di Kota Palangka Raya, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Disdaldukkbp3apm) Palangka Raya, dr. M Fitriyanto, memimpin kegiatan Radalgram Tingkat Kota Palangka Raya. Kegiatan ini diikuti oleh penyuluh Keluarga Berencana (KB) se-Kota Palangka Raya.

Menkeu Pimpin Pertemuan CFMCA untuk Pencapaian Target NDC

20 April 2024 - 18:50 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memimpin Pertemuan ke-11 Coalition of Finance Ministers for Climate Action (CFMCA) atau Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim untuk pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC).

TPHP Kalteng Anggarkan Rp200 Miliar Lebih untuk Meningkatkan Tanaman Sayuran?

20 April 2024 - 18:40 WIB

Untuk meningkatkan produksi pangan seperti sayuran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah (TPHP Provinsi Kalteng) pada 2024 ini menganggarkan Rp214 miliar lebih.