JAPBUSI Dukung RI Lawan Diskriminasi UE Terhadap Sawit

  • Oleh Nedelya Ramadhani
  • 25 April 2019 - 09:56 WIB

BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Rencana Pemerintah Indonesia untuk melawan segala tindakan Uni Eropa (UE) yang merugikan komoditas sawit, mendapat dukungan dari Jejaring Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sawit Indonesia (JAPBUSI). 

Sekretaris Eksekutif JAPBUSI, Nursanna Marpaung, mengatakan kebijakan UE yang mengklasifikasikan minyak sawit bukan minyak nabati berkelanjutan sehingga akan dihapuskan sebagai bahan baku pembuatan biodiesel, akan mengganggu kehidupan belasan juta orang yang terlibat dalam industri ini. 

"UE jangan hanya berpikir tentang deforestasi, tapi juga memikirkan nasub banyak orang yang akan menderita akibat kebijakan ini," kata Nursanna dalam sebuah diskusi di Jakarta medio pekan ini. 

Menurut dia, kebijakan UE yang diskriminatif tersebut akan mempengaruhi sekitar 16 juta orang, meliputi petani kecil dan buruh perkebunan sawit. 

Lebih lanjut Nursanna menyebutkan  akan ada jutaan orang kehilangan pekerjaan, sehingga akan memicu ketegangan sosial dan ekonomi di banyak wilayah di Indonesia. 

Adapun UE berencana menghapus minyak sawit dari program biofuel pada 2030 melalui kebijakan yang disebut sebagai delegated act EU Directive 2018/2021, yang merupakan turunan dari kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II).

UE menilai produksi minyak sawit telah menyebabkan risiko tinggi deforestasi. 

Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia, mengatakan kebijakan UE itu diskriminatif, karena minyak nabati lain, seperti kedelai, rapeseed atau bunga matahari, yang notabene dihasilkan UE dan AS, justru butuh lahan jauh lebih luas ketimbang sawit untuk menghasilkan minyak. 

Nursanna menjelaskan sekitar 3,78 juta orang bekerja di perkebunan kelapa sawit, termasuk 2 juta petani skala kecil. Banyak lagi orang yang terlibat di industri ini, mulai dari hulu hingga hilir. 

“Untuk itu kami mendukung upaya pemerintah melawan perlakuan diskriminatif terhadap sawit oleh Eropa," tegasnya. (NEDELYA RAMADHANI/m)
 

Berita Terbaru