Pengacara Mantan Bupati Katingan Nilai Penetapan Tersangka Kliennya Cacat Hukum

  • Oleh Rahmat Gazali
  • 25 April 2019 - 13:16 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Pengacara mantan Bupati Katingan Ahmad Yantenglie, Antonius Kristianto, menilai penetapan tersangka terhadap kliennya cacat hukum.

Antonius menyebut,  hingga beberapa kali melakukan persidangan pihaknya merasa yakin bahwa prosedur penetapan tersangka terhadap kliennya tidak sesuai aturan sebagaimana seharusnya.

"Ini karena saat ditetapkan sebagai tersangka klien kita tidak didampingi penasehat hukum,  padahal aturan pendampingan penasehat hukum ini sesuai aturan pasal 56 ayat 1," ujarnya, Kamis (25/4/2019).

Dia menerangkan, dua saksi yang dihadirkan oleh Jaksa penuntut umum (JPU) pada Selasa (23/4/2019) lalu, yakni Teguh Handoko dan Kepala Kas Bank BTPN Pondok Pinang Jakarta, tidak bisa dipakai, karena bukan kewenangannya dalam menandatangani MoU dengan Pemkab Katingan terkait penyimpanan dana Rp100 miliar yang diperkarakan.

"Karena ada Kepala Cabangnya, kenapa yang teken malah kepala kas nya, ini sedikit ganjil," lanjutnya.

Sementara itu, salah satu JPU, Tommi, yang juga adalah Kasi Pidana Khusus Kejari Katingan dalam persidangan, Selasa lalu di pengadilan Tipikor, menyebutkan, soal adanya MoU perubahan dari kas Katingan ke Giro di Bank BPTN,  akan diungkap dalam persidangan berikutnya.

"Karena dalam MoU susulan itu, didalamnya ada tanda tangan Bupati Katingan yang saat itu dijabat oleh Yantenglie," lanjutnya. (GAZALI/B-5)

Berita Terbaru