Peningkatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi Jadi Prioritas

  • Oleh James Donny
  • 20 Mei 2019 - 16:30 WIB

BORNEONEWS,  Pulang Pisau- Peningkatan sarana dan prasaran air minum dan sanitasi menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam rangka mewujudkan universal akses. 

"Pencapaian universal akses harus terinternalisasi dalam kebijakan penyelenggaraan pembangunan daerah. Mulai dari kebijakan perencanaan sampai dengan pengendalian dan evaluasi," kata Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau  Eknamensi Tawun saat membuka sosialisasi rencana aksi daerah air minum dan penyehatan lingkungan,  Senin, 20 Mei 2019.

Dalam rangka memenuhi tanggung jawab pelaksanaan prioritas tersebut, Kabupaten Pulang Pisau menyusun Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2019-2023, sebagai instrumen percepatan daerah dalam mencapai target universal akses. 

"Rencana aksi daerah bidang air minum dan penyehatan lingkungan adalah rencana pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan untuk periode 5 (lima) tahun," terangnya. 

Rencana pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan (AMPI) serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat.

"RAD-AMPL menjadi acuan bagi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab untuk bidang AMPL dan menjadi acuan bagi Pemda dalam pengembangan program AMPL dalam periode 5 tahun," kata Tawun. 

RAD-AMPL akan dinilai bermanfaat jika hasil penyusunannya dapat digunakan dalam penyelenggaraan pengembangan air minum dan sanitasi daerah. 

"Agar dapat bermanfaat, dan memiliki kualitas substansi yang baik, program RAD-AMPL ini juga harus dapat dikomunikasikan dengan para pengambil keputusan baik itu dalam perencanaan dan penganggaran, selanjutnya program dan kegiatan RAD-AMPL agar mendapat dukungan dan kesepakatan sebagai program priorltas untuk dimuat dalam dokumen RKPD dan APBD," katanya. (JAMES DONNY/B-3)

Berita Terbaru