Makanya, kata dia oknum yang salah orientasi masuk lembaga itu tidak jarang berurusan dengan hukum. Orientasi itu untuj menimbun kekayayaan hingga melindungi usaha-usaha ilegalnya 

Karena pikirannya bagaimana balik bahkan melebihi modal. Akibatnya aturan dan hukum dilanggar ujung-ujungnya banyak anggota dewan terjaring OTT, terlibat kongkalikong proyek dan lain sebagaianya.

Saat ini, katanya sulit untuk itu penegak hukum kian memacu kinerja masing-masing instansinya. Ada KPK, jaksa dan polisi hingga masyarakat ikut mengawasi ruang gerak oknum wakil rakyat. 

Sementara itu caleg yang dipastikan lolos ke DPRD Kotawaringin Timur periode 2019-2024, Handoyo J Wibowo mengakui menjadi anggota DPRD jika orientasi untuk mendapatkan penghasilan lebih itu sangat tidak tepat.

Handoyo mengatakan keliru jika anggapan uang hasil perjalanan dinas itu besar.  Pasalnya dengan sistem sekarang jauh berbeda dari beberpa tahun sebelumnya. 

"DPRD itu betul saja gaji Rp 34 juta, tapi belum dipotong untuk partai, apabila dari kegiatan perjalanan dinas lebihnya paling Rp 1 juta saja," tukasnya.

Sekarang sistem dengan bukti, beda dulu anggaran untuk hotel Rp 1,5 juta sehari bisa saja diakali cari hotel yang Rp 500 ribu sehari, sisanya masuk pribadi. "Kalau sekarang tidak bisa harus ada  bukti tagihan, dipenjara kita kalau main-main,“ katanya.

Anggota DPRD kata Handoyo perlu diketahui bukan pengguna anggaran. Mereka sebatas penganggaran. Terkait pelaksanaan sudah menjadi ranah eksekutif. 

Handoyo mengatakan menjadi anggota DPRD sebenarnya sebagai pembuktian kemampuan  berpolitik seseorang dan menyalurkan pemikiran politik.  "Kita ini karena hobi berpolotik. Kalau mau orientasi menambah penghasilan itu salah," tukasnya.

Diketahui setiap bulan anggota DPRD Kotawaringin Timur mendapatkan gaji dan tunjangan senilai Rp 34 juta.

Angka itu  terdiri dari  uang repsresentasi Rp 1,57 juta, uang paket Rp 157 ribu, tunjangan jabatan Rp 2,28 juta, tunjangan komisi Rp 91 ribu, tunjangan panitia anggaran Rp 91 ribu, tunjangan beras Rp 340 ribu, JKN Rp 136 ribu, tunjangan perumahan Rp 7,22 juta, tunjangan transportasi Rp 10,2 juta dan tunjuangan komunikasi intensif Rp 12,9 juta.

Penghasilan ini belum termasuk hasil dari kegiatan perjalanan dinas. Setiap bulan kegiatan perjalanan dinas anggota DPRD ini minimal mendapatkan bersih Rp 10 juta.   

Setiap tahun anggaran perjalanan dinas anggota DPRD Kotim selalu meningkat. Betapa tidak  sekali kunjungan kerja saja atau bimbingan teknis dengan tujuan Jakarta paling minim menghabiskan sekitar Rp 270 juta.

Anggaran untuk membiayai kegiatan 40 orang tersebut. Satu orang setidaknya mendapatkan Rp 6,8 juta. (NACO/B-6)