Penempatan Uang Kas Katingan di BTN Mengandung Unsur Pelanggaran Hukum dan Administrasi

  • Oleh Agus Priyono
  • 23 Mei 2019 - 19:50 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya – Jaksa menilai penempatan uang kas Kabupaten Katingan senilai Rp100 miliar di Bank BTN Pondok Pinang, Jakarta, mengandung unsur pelanggaran, baik hukum maupun administrasi.

Jaksa Rabani yang menjadi penuntut dalam kasus ini, seusai persidangan di Pengadilan Tipikor Palangka Raya, Kamis, 23 Mei 2019, mengatakan bahwa pelanggaran tersebut dapat dilihat dari nota pertimbangan yang dibuat tidak sesuai prosedur.

Pasalnya, tidak dilampirkan dengan bukti surat yang menyebutkan bank tersebut sehat atau tidak. Kemudian tidak adanya evaluasi kelebihan uang kas yang menunjukan jika kelebihan kas daerah tersebut bisa dialokasi untuk hal lain yang menguntungkan daerah.

“Perlu adanya pengkajian terlebih dahulu. Jadi tidak gampang memindahkan uang itu ke sana, sedangkan di BPD Kalteng Cabang Kasongan bunganya juga tiinggi, 7,7 persen. Kenapa dipindahkan ke BTN yang hanya 5,5 persen?,” tanya Rabani.

 Ia menambahkan, BPD Cabang Kasongan tidak hanya menawarkan bunga tinggi senilai 7,7 persen, tetapi juga vasilitas lain yang tidak kalah dari BTN. Namun, dia belum tahu alasan pasti uang tersebut tetap dipindahkan ke BTN Pondok Pinang.

“Menurut mantan kepala BPD Kasongan yang kami hadirkan dalam persidangan, mereka juga punya PPO, bukan cuma ambulans, tapi juga punya fasilitas lain. Artinya bisa lebih dari BTN. Jadi intinya dalam penempatan itu ada pelanggaran hukum, ada pelanggaran administrasi di dalamnya, dan akan kami ungkap dengan fakta-fakta di persidangan,” tegasnya. (AGUS/B-3)

Berita Terbaru