Pengentasan Kemiskinan Masih Jadi Tugas Pemerintah Daerah

Oleh Naco
25 Mei 2019 - 14:10 WIB

BORNEONEWS, Sampit - Ketua Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, Handoyo J Wibowo menilai persoalan kemiskinan di daerah ini tengah jadi pekerjaan yang tidak kunjung selesai.

Mestinya, kata Handoyo, tingkat kemiskinan itu harus seminimal mungkin, apalagi melihat dari kekayaan sumber daya alam yang ada di daerah ini harusnya masyarakat sejahtera.

Ia mengungkapkan, solusi jitu untuk menekan angka kemiskinan ini sangat banyak. Di antaranya dengan gencar melakukan pendidikan untuk peningkatan SDM hingga pembukaan lapangan kerja.

"Seperti warga lokal mesti diberikan kesempatan bekerja sebesar-besarnya. Baik di instansi pemerintahan menjadi tenaga honorer, instansi vertikal maupun di perusahaan swasta.

“Harusnya pemerintah melihat dari kondisi alam dan sumber daya yang ada kemiskinan itu sangat kecil, harusnya," kata Handoyo, Sabtu, 25 Mei 2019.

Angka kemiskinan itu, kata dia, bisa saja di angka 5 %. Tetapi selama ini mereka melihat itu belum sampai. Namun demikian mereka sangat mengapresiasi tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam kurun 3 tahun terakhir ini mampu menekan angka kemiskinan di saat kondisi ekonomi nasional yang bergejolak.

"Namun jangan puas dengan itu bagaimana di daerah ini angka kemiskinan itu bisa ditekan terus menerus agar tidak selalu jadi tugas berat ke depannya," tandasnya. (NACO/B-2)

TAGS:

#Pengentasan Kemiskinan

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Wagub Kalteng Ajak Sukseskan Pilkada Serentak November 2024

24 April 2024 - 00:00 WIB

Edy menilai suksesnya Pesta Demokrasi tersebut, merupakan tanggung jawab bersama karena Pilkada ini sangat krusial bagi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah.

Pj Bupati Kapuas Hadiri Perayaan Dharma Santi Nyepi di Basarang

23 April 2024 - 23:51 WIB

Pj Bupati Kapuas?Erlin Hardi didampingi Pj Ketua TP PKK Kapuas Agustina Erlin Hardi dan sejumlah Kepala OPD Kabupaten Kapuas menghadiri perayaan Dharma Santi Nyepi Tahun Baru Saka 1946, yang digelar Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Kapuas.

Kalteng jadi Salah Satu Lokus PKDN Sespimpti Polri

23 April 2024 - 23:41 WIB

Dia menilai tema PKDN Sespimti sangat relevan dengan kondisi faktual saat ini dengan pesta demokrasi yang masih akan terus berjalan.

Kapolsek Pahandut: Isu Pembakaran Rumah di Komplek Puntun Adalah Hoax

23 April 2024 - 23:31 WIB

Dalam hal ini, video klarifikasi dari akun Instagram milik AS telah memperjelas bahwa isu pembakaran rumah di Komplek Puntun adalah hoax.

Wagub Kalteng Ingatkan Asas Good Governance Pengadaan Barang dan Jasa

23 April 2024 - 23:20 WIB

Proses pengadaan barang jasa?perlu?berjalan dengan cepat, mudah, tidak berbelit-belit, serta mudah di kontrol dan mudah diawasi.

Mukarammah Ajak Masyarakat Palangka Raya untuk Merayakan Hari Buku Sedunia dengan Membaca

23 April 2024 - 23:11 WIB

Dengan membaca, diharapkan masyarakat dapat terus mengembangkan diri dan memperoleh pengetahuan baru yang bermanfaat.

Pemprov Kalteng Klaim Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Berpredikat Baik

23 April 2024 - 23:00 WIB

Edy menyampaikan?reformasi birokrasi dalam Pengadaan Barang/Jasa diukur berdasarkan Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa.

Komisi A DPRD Kobar Kaji Banding Pengelolaan Dana CSR?

23 April 2024 - 22:51 WIB

Menurut Politisi Partai Golkar, pengelolaan dana CSR sendiri di kelola oleh pihak Eksekutif khususnya SOPD terkait, tetapi DPRD Kobar sesuai tugas dan fungsinya sebagai?