Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Jaksa Sebut Tidak Ada Alasan Bagi Direktur CV Surya Cahaya Mandiri Bebas dari Dakwaan

  • Oleh Naco
  • 12 Juni 2019 - 09:42 WIB

BORNEONEWS, Sampit - Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur menanggapi nota pembelaan terdakwa kasus dugaan korupsi keuangan Desa Tanjung Jorong, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Tambang.

Jaksa menegaskan tidak ada alasan bagi Direktur CV Surya Cahaya Mandiri itu bebas dari dakwaan. Tambang merupakan pelaksana pekerjaan desa di Tanjung Jorong.

Menurut jaksa dalam reflik yang dibacakan di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Palangka Raya bahwa dalam pembelaan terdakwa sesuai tuntutan penuntut umum dibenarkan terdakwa atau penasehat hukum.

"Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi. Hal itu membuktikan bahwa keterangan saksi telah benar. Oleh karena itu terdakwa telah melakukan perbuatan pidana, sehingga tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan penuntut umum," kata jaksa Lilik Haryadi, Rabu, 12 Juni 2019.

Selain itu terdakwa memberikan keterangan bahwa telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RAB karena telah sesuai dengan petunjuk dari kepala desa.

Namun kata Jaksa Kejari Kotawaringin Timur Lilik Haryadi dari faktanya sesuai pemeriksaan saksi Benny Santoso dan ahli telah jelas menunjukkan perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara.

Selain itu dalam pembahasan yuridis terdakwa atau hukum mendalilkan bahwa terdakwa sama sekali tidak mengetahui adanya kelebihan pembayaran dan tidak pernah diberitahukan kepada terdakwa.

Bahkan terdakwa beralasan mengetahui hal tersebut pada saat dilakukan pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur.

Faktanya terdakwa dilakukan penyidikan oleh penyidik Polri, sehingga bukan penyidik Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur yang memberitahukan terkait adanya kerugian negara. Tambang pada sidang sebelumnya dituntut selama 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Dia dijerat Pasal 2 ayat 1 junto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana termuat dalam dakwaan jaksa penuntut umum.

Berita Terbaru

Raperda Disabilitas Sebagai Upaya Menekan Diskriminasi Terhadap Penyandang Disabilitas

Raperda Disabilitas Sebagai Upaya Menekan Diskriminasi Terhadap Penyandang Disabilitas

  • 23 April 2024 - 18:50 WIB
Sejumlah Desa di Lamandau Mulai Terdampak Banjir

Sejumlah Desa di Lamandau Mulai Terdampak Banjir

  • 23 April 2024 - 18:40 WIB
Peningkatan Sarpras Pendidikan Jadikan Prioritas

Peningkatan Sarpras Pendidikan Jadikan Prioritas

  • 23 April 2024 - 18:30 WIB
Partai NasDem Kalteng Buka Penjaringan Pilkada 2024

Partai NasDem Kalteng Buka Penjaringan Pilkada 2024

  • 23 April 2024 - 18:21 WIB
Expo Kapuas 2024 Juga untuk Majukan UMKM

Expo Kapuas 2024 Juga untuk Majukan UMKM

  • 23 April 2024 - 18:10 WIB
Dewan Kalteng Minta Pemerintah Proaktif Selesaikan Sengketa Lahan

Dewan Kalteng Minta Pemerintah Proaktif Selesaikan Sengketa Lahan

  • 23 April 2024 - 18:00 WIB
Jabatan Kepala Dinas PUPR PKP Kapuas Diserahterimakan

Jabatan Kepala Dinas PUPR PKP Kapuas Diserahterimakan

  • 23 April 2024 - 17:50 WIB
Dewan Minta Jalan Khusus Angkutan PBS dari Desa Sei Hanyo-Simpang Batengkong Segera Direalisasi

Dewan Minta Jalan Khusus Angkutan PBS dari Desa Sei Hanyo-Simpang Batengkong Segera Direalisasi

  • 23 April 2024 - 17:40 WIB
Dewan Imbau Para Orang Tua Kontrol Penggunaan Teknologi Pada Anak

Dewan Imbau Para Orang Tua Kontrol Penggunaan Teknologi Pada Anak

  • 23 April 2024 - 17:30 WIB
Pj Bupati Kapuas Minta Dinas Terkait Petakan Wilayah Padat Penduduk Tekan Resiko Kebakaran

Pj Bupati Kapuas Minta Dinas Terkait Petakan Wilayah Padat Penduduk Tekan Resiko Kebakaran

  • 23 April 2024 - 17:20 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri