BORNEONEWS, Kuala Kurun - Bupati Gunung Mas Jaya S Monong menyampaikan rancangan peraturan daerah (raperda) mengenai laporan pertanggungjawaban (LPj) APBD tahun anggaran 2018 dalam rapat paripurna DPRD setempat, Rabu, 12 Juni 2019.

"Pada pasal 320 ayat 1 menyebutkan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD,” ucap dia.

Dalam penyampaiannya dilampirkan juga laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku, lanjut dia, maka Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD wajib dibahas dan ditetapkan sebagai peraturan daerah (perda) oleh DPRD.