Pajak Sarang Burung Walet Hanya Berdasarkan Kejujuran Pengusaha

  • Oleh Hermawan Dian Permana
  • 01 Juli 2019 - 14:30 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Palangka Raya, Harry Maihadi mengatakan saat ini besaran pajak walet hanya berdasarkan kejujuran pengusaha walet.

Ia menilai hal ini membuat serapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor sarang burung walet tidak optimal. Karena hanya mengandalkan laporan hasil panen bulanan.

"Masalahnya menarik pajak dari bangunan ilegal itu ya, dan pajak yang dihitung dari produksi, ini masalah kejujuran yang punya sarang. Jika produksinya 10 kg tapi lapor hanya 2 kg, kita tidak tahu," sebut Harry, Senin, 1 Juli 2019.

Selain itu, lanjut dia, masih terkait perda para pengusaha juga sering mengeluhkan tentang aturan yang sedikit berbelit dan dinilai memberatkan.

"Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang ditangani oleh dinas teknis sering dikeluhkan oleh pengusaha sarang burung walet. Pengusaha menilai syarat-syarat ini yang memberatkan," sebut Harry Maihadi.

Ia mengatakan, salah satu aturan yang sering dikeluhkan adalah keharusan mendapatkan persetujuan masyarakat yang bermukim dalam radius 300 meter dari bangunan yang akan didirikan. (HERMAWAN DP/B-2)

Berita Terbaru