BORNOENEWS, Muara Teweh - Pemerintah Kabupaten Barito Utara bersama DPRD Kabupaten Barito Utara kembali membahas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2018. Rapat berlangsung di ruang rapat DPRD Kabupaten Barito Utara, Selasa 9 Juli 2019.

Rapat yang bertujuan untuk mendengarkan penyampaian terhadap LPj pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 untuk dibahas dan dikaji bersama antara DPRD dan Pemerintah daerah. 

Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, H Acep Tion, sementara dari pemerintah daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah Ir H Jainal Abidin. 

Dalam rapat tersebut, Sekretaris Daerah H Jainal Abidin menjelaskan, Raperda tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2018 yang disampaikan telah melalui audit BPK Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah.

Bahkan, kata dia,  juga telah ditetapkan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP untuk kelima kalinya. "Semua ini tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Barito Utara," jelas Jainal Abidin. 

Hal ini juga, lanjut dia, merupakan tugas, kewajiban dan tanggung jawab selaku penyelenggara pemerintah daerah sebagaimana yang diamanahkan Undang-Undang dan masyarakat secara luas. 

Lebih lanjut, jelas Jainal, belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan fungsi pelayanan dasar kepada masyarakat yang meliputi pendidikan, kesehatan, penyediaan infrastruktur dan penangulangan kemiskinan serta peningkatan perekonomiaan masyarakat.

"Persetujuan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 ini dilaksanakan dalam upaya mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel," ucap Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara itu.(RAMADHANI/B-2)