Keterlambatan Penyerahan Dokumen KUA-PPAS Hambat Pembahasan di DPRD

  • Oleh Reno
  • 18 Juli 2019 - 13:16 WIB

BORNEONEWS, Kuala Pembuang - Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Seruyan Bejo Riyanto menilai bahwa keterlambatan penyerahan nota Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA-PPAS dari eksekutif ke legislatif berdampak pada pembahasan dan pengesahan KUA-PPAS.

"Sebenarnya tidak hanya serapan anggaran yang terdampak, tetapi juga ekonomi turut dirugikan," sebut Bejo Riyanto, Kamis, 18 Juli 2019.

Menurut dia, akibat keterlambatan penyerahan naskah KUA-PPAS  mempengaruhi realisasi pencapaian hasil pekerjaan pembangunan fisik dan keuangan.

"Tentu banyak faktor yang dirugikan atas keterlambatan penyampaian KUA-PPAS, termasuk ekonomi juga karena terhambatnya perputaran uang di masyarakat," ujarnya.

Ia berharap, pemkab ke depan memperhatikan kondisi waktu dan tidak molor dari jadwal yang seharusnya. "Lebih cepat lebih baik mestinya, bahkan waktu seharusnya disampaikan juga sudah lewat," imbuhnya. 

Anggota Badan Anggaran atau Banggar itu menambahkan bahwa pengaruh dari lambat penyampaikan naskah tersebut menyebabkan proses pembahasan juga terlambat. Kemudian bisa menghambat proses pengesahan karena setelah pembahasan harus dikonsultasikan ke pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. (RENO/B-3)

Berita Terbaru