Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Indonesia Punya Hak Tentukan Kebijakan Sawit Sendiri

  • Oleh Nedelya Ramadhani
  • 18 Juli 2019 - 16:10 WIB

BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Pengelolaan kelapa sawit menjadi hak sepenuhnya pemerintah Indonesia, terlebih industri strategis ini telah mengacu pada praktik pengelolaan berkelanjutan.

Dengan begitu, tak ada alasan bagi pihak asing, khususnya Uni Eropa, untuk ikut campur dalam pembuatan kebijakan tentang kelapa sawit.

Bahkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia menolak untuk didikte oleh pihak asing dalam pembuatan kebijakan tentang kelapa sawit.

"Asing itu sudah saya katakan jangan mendikte kita. Tidak perlu kita didikte," kata Luhut dalam sebuah workshop di Jakarta, baru-baru ini.

Akan tetapi, kata Luhut, Pemerintah Indonesia bersedia menerima peluang kerja sama, termasuk terhadap saran dan masukan demi terselenggaranya pengelolaan sawit berkelanjutan.

Namun, Indonesia tidak akan menerima niat dari pihak manapun yang hendak mendikte Indonesia. Pemerintah Indonesia juga bersedia untuk duduk bersama Program Lingkungan PBB UNEP, Bank Dunia dan komunitas World Economic Forum untuk mencari tahu apa saja yang bisa dikerjakan secara bersama-sama.

Menurut Luhut, pemerintah telah memahami permasalahan tentang kehutanan, Indonesia telah bertindak dengan cepat dalam menangkal perluasan lahan sawit yang dapat merusak hutan. 

Untuk masalah ini, Presiden Joko Widodo bahkan telah menerbitkan kebijakan moratorium lahan sawit.

Menteri Luhut memberi contoh kebijakan pemerintah yang melarang pembukaan lahan baru untuk perkebunan kelapa sawit.

Ia mengatakan masalah deforestasi harus diselesaikan dengan menemukan titik keseimbangan antara tercapainya kelestarian lingkungan, kesejahteraan rakyat, ketahanan pangan nasional dan penetapan peraturan perundang-undangan. (NEDLEYA RAMADHANI/m)

Berita Terbaru