Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Bengkulu Utara Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Perlu Pendekatan Inklusif dalam Membangun Ibu Kota Negara

  • 19 Juli 2019 - 19:46 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Dalam pemindahan ibu kota negara ke wilayah Kalimantan Tengah tentunya akan ada berbagai masalah yang ditimbulkan.

Tentunya masalah tersebut nanti akan berdampak pada pembangunan yang sudah diprediksikan sejak 1957 oleh Presiden pertama RI, Soekarno ini menjadi terhambat.

Deputi II Kontruksi, Operasi, dan Pemeliharaan Badan Restorasi Gambut (BRG) RI, Alue Dohong mengatakan untuk mengantisipasi masalah yang akan ditimbulkan atas dampak pemindahan ibu kota tersebut diperlukan pendekatan secara inklusif.

Dalam pendekatan ini masyarakat diminta untuk bersama terlibat aktif dalam pembangunan ibukota negara yang baru di wilayah Kalteng.

Pendekatan inkusof dimaskudkan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya transmigrasi yang ikut terbawa dengan adanya pemindahan ibu kota kewilayah Kalteng nantinya.

“Kita tidak bisa menegasi jika pemindahan ibukota akan ada arus transmigrasi yang masuk dari macam-macam wilayah, tidak hanya dalam negeri pasti juga ada yang dari luar negeri. Nah dalam hal itu untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan masyarakat lokal harus ada pendekatan,” ujar Alue Dohong, Jumat, 19 Juli 2019.

Dia berharap masyarakat lokal seperti Dayak dan Banjar dapat bersama-sama terlibat membangun Kalteng menjadi ibu kota negara. Sehingga meski datang transmigran, maka masyarakat lokal sudah siap secara mental.

“Masyarakat perlu teribat aktif. Jangan sampai ada marginalisasi dengan adanya pemindahan ibu kota kesini,” tandasnya. (AGUS/B-6)

Berita Terbaru