KUA PPAS Perubahan 2019 Kotim Batal Dibahas, Ini Sebabnya

  • Oleh Naco
  • 26 Juli 2019 - 16:40 WIB

BORNEONEWS, Sampit - Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD perubahan Tahun 2019 batal dibahas. 

Salah satunya karena tidak dihadiri oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam hal ini Sekda Kotim, H Halikinnor. Beberapa waktu lalu KUA PPAS Tahun Anggaram 2020 juga sempat tertunda pembahasannya lantaran tidak hadirnya Ketua TAPD.

“Batal dibahas hari ini karena tidak ada Ketua TAPD yang hadir, padahal ini sudah diagendakan sebelumnya jadwalnya hari ini untuk menyelesaikan KUA PPAS," kata Syahbana anggota Badan Anggaran DPRD Kotim, Jumat, 26 Juli 2019.

Ia sangat menyayangkan dengan ketidakhadiran itu, mestinya kegiatan tersebut harus diprioritaskan mengingat itu urusan untuk pembangunan daerah.

Menurutnya, ketidakhadiran ketua tim anggaran eksekutif harus membuat  lagi rapat diskor dan membuat jadwal lainnya jadi terkendala. Padahal kata dia pembahasan itu sangat penting mengingat kuasa pengguna anggaran ada di eksekutif. 

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kotim, Rimbun turut menyayangkan penundaaan itu.  eksekutif kata dia harus  bisa memprioritaskan agendanya sehingga tidak kerap membuat rapat tertunda.

Sementara itu APBD Perubahan 2019 diasumsikan mencapai Rp 2 triliun lebih atau bertambah sebesar 0,02 persen dari APBD murni 2019.

Rancangan APBD Perubahan tahun anggaran 2019 telah disusun dalam dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan drafnya juga telah diserahkan ke DPRD untuk selanjutnya dibahas bersama.

Dalam KUA PPAS Perubahan tersebut untuk pendapatan sebelum perubahan sebesar Rp 1,85 triliun setelah perubahan bertambah sebesar Rp 3, 66 miliar atau 0,02 persen. Sedangkan untuk asumsi belaja sebelum perubahan sebesar Rp 1,93 triliun dann setelah perubahan Rp2, 73 miliar. (NACO/B-5)

Berita Terbaru