Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Lampung Selatan Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Sertifikasi ISPO Siap Masuki Babak Baru 

  • Oleh Nedelya Ramadhani
  • 01 Agustus 2019 - 11:56 WIB

BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Kian gencarnya tuntutan dari Uni Eropa terhadap produk minyak sawit berkelanjutan, ditindaklanjuti oleh Indonesia sebagai penghasil minyak sawit terbesar dunia.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Standar Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia atau Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) saat ini dalam proses akhir penyusunan.

"ISPO kita siapkan Perpres yang baru karena yang lama kurang tegas untuk memberi dukungan kepada perkebunan kecil. Sekarang kita siapkan dan sudah dalam proses akhir," kata Darmin di Jakarta medio pekan ini.

Menurut Darmin, jika nantinya Perpres ISPO tersebut selesai, maka bisa dilakukan pembenahan terhadap kebun rakyat sehingga benar-benar memenuhi standar dan menjadi bagian dari keberlanjutan.

Darmin juga menyebutkan bahwa ketika Perpres tersebut sudah diimplementasikan, maka tidak ada lagi alasan Uni Eropa menuduh sawit Indonesia dikelola secara tidak berkelanjutan.

Ia mengatakan, sesuai ketentuan dalam Perpres ISPO maka pemerintah akan menanggung biaya pengelolaan kebun sawit secara ramah lingkungan yang dimiliki rakyat, dalam upaya menangkal tuduhan Uni Eropa bahwa sawit RI tidak dikelola secara berkelanjutan.

Darmin menyatakan, pengelolaan kebun kelapa sawit itu akan mengikuti standar ISPO dan biaya-biaya yang terkait dengan itu akan ditanggung pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit.

"Kita bisa bayar berapa, Rp25 juta per hektare. Kita bersihkan kebunnya, kita sediakan bibitmya, kita tanami, kita urus sertifikatnya, baru kita serahkan kembali," ujarnya.

Menyinggung implementasi Perpres ISPO, Menko menegaskan, saat ini dalam proses akhir dan ditargetkan Perpres tersebut akan siap pada tahun ini.

Sementara itu Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono menyatakan, kampanye negatif yang selalu digencarkan Uni Eropa terhadap sawit Indonesia bukan semata-mata terkait sustainability, namun menyangkut kepentingan dagang.


TAGS:

Berita Terbaru