Ketersediaan Air

Ketersediaan air tawar ini menjadi salah satu syarat penting, karena pemindahan ibu kota negara berarti akan ada pertambahan penduduk lebih dari satu juta orang di Kalimantan Tengah

Namun dalam berbagai kesempatan gubernur Kalimantan Tengah menjamin wilayahnya kaya akan sumber air tawar karena dialiri oleh 11 sungai besar.

Selain memiliki kualitas air permukaan yang baik karena disuplai dua DAS utama. DAS Kahayan dan DAS Katingan, air tanah di lokasi deliniasi juga masuk dalam kategori sedang yang bisa saja digunakan sebagai daya dukung tambahan untuk suplai air.

Selain keberadaan banyak sungai besar, cadangan air tawar di Kalteng termasuk berlimpah. Ini karena kondisi wilayah Kalteng yang diapit hutan tropis taman nasional di wilayah utara dan hamparan gambut di wilayah selatan,

Dengan giant green belt berupa Taman Nasional Sebangau dan wilayah gambut, menyimpan sekitar 90 persen air tanah. Air tanah tersebut akan digunakan sebagai cadangan air untuk ibu kota negara dalam jangka panjang.

"Untuk air tawar, wilayah itu diapit oleh sistem air dari Katingan Kahayan dan DAS Rungan. Kemudian gambut itu 90 persennya terdiri atas air. Jadi masalah air tawar saya rasa itu tidak menjadi suatu masalah," ujar Deputi II Kontruksi, Operasi, dan Pemeliharaan Badan Restorasi Gambut, Alue Dohong dalam dialog yang digelar Bappenas di Kota Palangka Raya, Jumat, 19 Juli 2019.

Ia menambahkan, pemerintah tentu akan melakukan upaya lain terkait pengelolaan tingkat keasaman air gambut. Sehingga air terebut aman dikonsumsi masyarakat.

"Air gambut itu memang asam yang Ph-nya mencapai 3 sampai 4,5. Tapi yang harus diketahui bahwa itu masih tetap air tawar yang bisa diolah dengan kapur atau bahan lain yang bisa membuat air itu bisa dikonsumsi," ujarnya.

Keamanan dan Pertahanan

Dari aspek keamanan dan pertahanan di Kalimantan Tengah juga cukup baik dengan kekuatan akses udara, laut, dan darat.

Terkait akses udara, Kalimantan Tengah setidaknya memiliki tiga bandara yang terhubung dengan kota-kota besar di Pulau Jawa. Ketiga bandara itu adalah Bandara Tilik Riwut di Palangka Raya, Bandara Iskandar di Pangkalan Bun, dan Bandara H Asan di Sampit.

Perluasan Bandara Tilik Riwut yang pekan pertama April 2019 diresmikan oleh presiden, memang dipersiapkan untuk menampung arus pengunjung lebih besar. Juga untuk mengantisipasi rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Tengah.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang hadir dalam acara peresmian itu mengatakan, Palangka Raya merupakan salah satu wilayah yang akan terus berkembang termasuk bandaranya. Terlebih dengan adanya rencana Palangka Raya bakal menjadi ibu kota negara. Sehingga disiapkan bandara yang cukup besar yang bisa menampung 4,5 juta orang.

"Kita siapkan bandara ini cukup besar untuk kapasitas 4 juta - 4,5 juta orang. Jadi lima tahun ke depan bandara ini tetap eksis," ungkap Budi Karya, di Bandara Tjilik Riwut‎, Senin (8/4/2019).

Sementara di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, terdapat Bandara Iskandar. Bandara yang terletak di Pangkalan TNI Angkatan Udara ini melayani hampir 700.000 penumpang sepanjang 2018.

TNI AU memiliki sejarah tak terlupakan di Kotawaringin Barat ini. "Penerjunan pertama pasukan TNI AU di Pulau Kalimantan saat penjajahan dulu berada di Desa Sambi, Kecamatan Arut Utara, Kotawaringin Barat. Ini tidak lepas dari sejarah TNI AU di Kotawaringin Barat," kata Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Yuyu Sutisna, di Pangkalan Bun, Selasa, 23 Juli 2019.

Ia datang bersama rombongan untuk melihat sarana dan prasarana di Lanud Iskandar atas wacana kepindahan ibu kota ke Kalteng.

"Jadi paling tidak saya ini mengetahui operasional di Lanud Iskandar. Sebab jika memang nanti dipilih Kalteng sebagai ibu kota negara secara tidak langsung tugas TNI AU adalah terkait keamanan udara di wilayah Kalteng," tuturnya.

Di kabupaten ini juga sudah berkembang wacana pembangunan bandara udara di luar Lanud Iskandar.

Sementara di kabupaten tetangga, yakni Kotawaringin Timur, terdapat Bandara H Asan yang berlokasi 15 menit dari kota Sampit. Bandara ini tahun lalu naik kelas dari bandara kelas dua menjadi bandara kelas satu.

Sampit sebagai ibukota Kabupaten Kotawaringin Timur terkenal sebagai pintu gerbang perekonomian Kalteng. Selain memiliki bandara besar, kabupaten ini juga memiliki pelabuhan laut bernama Pelabuhan Sampit.

Arus lalu lintas manusia dan barang yang tinggi di Pelabuhan Sampit, membuat Pemprov Kalteng mempersiapkan Pelabuhan Bagendang sebagai pelabuhan khusus untuk bongkar muat barang.

Selain itu pemprov sedang mempertimbangkan pengembangan tiga pelabuhan lainnya yakni Pelabuhan Samudera di Pantai Ujung Pandaran, Kotawaringjin timur; Pelabuhan laut di Teluk Sangiang, Pulang Pisau; serta Pelabuhan Bajungkal di Kabupaten Katingan.

Kebakaran Hutan

Satu hal yang paling disorot dari Kalimantaan Tengah adalah historis kebakaran hutan dan lahan yang cukup banyak dalam kurun waktu 2015 sampai 2018. Bahkan menjelang pengumuman penetapan ibu kota negara baru, kebakaran hutan dan lahan sedang terjadi di sejumlah titik di Kalimantan Tengah. Padahal, pada tahun 2018 bisa dibilang kebakaran hutan dan lahan di Kalteng menurun drastis.

Menanggapi soal ini, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri menduga terjadinya kebakaran lahan di provinsi ini, dipicu isu pemindahan Ibu kota Negara Indonesia ke Pulau Kalimantan. Kalimantan Tengah disebut-sebut sebagai salah satu nominasi sebagai calon ibu kota baru.

Fahrizal mengatakan, sejak adanya wacana pemindahan ibu kota RI itu, masalah penguasaan tanah di Kalteng sekarang ini sangat luar biasa. "Jadi, kebakaran di sejumlah lahan di Kalteng itu ada unsur kesengajaan," ujarnya saat menghadiri rapat roordinasi Restorasi Gambut Provinsi Kalteng 2019 di Palangka Raya, Selasa 30 Juli 2019.

Dia memperkirakan, setelah lahan yang dibersihkan dengan cara dibakar tersebut nantinya akan ditanami. Langkah tersebut untuk membuktikan ada ditanami tumbuh-tumbuhan, sehingga secara tidak langsung dan perlahan ada pengakuan bahwa lahan tersebut menjadi miliknya.

"Sudahlah, masalah kabut asap akibat dari kebakaran lahan ini murni kesalahan manusia. Saya tidak yakin karena alam. Jadi, perlu ada tindakan tegas agar ada efek jera," kata Fahrizal.

Dalam kesempatan itu ia juga menanggapi isu yang berkembang di pemerintah pusat bahwa kandidat calon ibu kota pemerintahan Indonesia berlahan gambut.

"Saat ini, Kalteng merupakan salah satu kandidat calon ibu kota (pemerintahan Indonesia). Isu berkembang adalah lokasi calon ibu kota lahan gambut. Padahal lokasi yang dialokasikan itu berada di bagian pertengahan dan utara Kalteng," kata Fahrizal.

Menurut Sekda, Kalteng memiliki luas wilayah 15,4 juta hektare. Dari luas tersebut, sebanyak tiga juta hektare berlahan gambut yang terbentang di bagian selatan.

"Jadi mungkin cuma sepertiganya saja lahan gambut. Dan itu berada di bagian selatan," ungkapnya.

Sumber Daya Manusia

Pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Tengah tentu banyak aspek yang harus diperhatikan dan dikembangkan. Selain sejumlah aspek yang sudah dipaparkan di atas, salah satu aspek penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah aspek sumber daya manusia (SDM).

Deputi II Kontruksi, Operasi, dan Pemeliharaan Badan Restorasi Gambut (BRG) RI Alue Dohong, mengatakan pengembangan aspek sumber daya manusia (SDM) di Kalteng dapat dilakukan dengan berbagai cara.

Penguatan strategi pengembangan SDM bisa dengan peningkatan kemampuan, keterampilan, dan cara berpikir masyarakat lokal.

"Semua itu bisa dilakukan, peningkatan kemampuan keterampilan dan sebagainya, lewat penguatan perguruan tinggi di Kalteng, melalui lembaga pelathan di berbagai sektor sesuai rencana Nawa Cita yang dicanangkan Presiden Jokowi," ujar Alue Dohong, Jumat, 19 Juli 2019.

Diharapkan peningkatan SDM masyarakat Kalteng bisa menjadi upaya dalam menunjukan kapasitas sehingga dapat bersaing dengan para transmigran yang bisa saja masuk bersama dengan pemindahan ibu kota negara nantinya.

"Kita tidak bisa menegasi jika pemindahan ibukota akan ada arus transmigrasi yang masuk dari macam-macam wilayah, tidak hanya dalam negeri pasti juga ada yang dari luar negeri. Nah dalam hal itu, untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, masyarakat lokal harus ada pendekatan," ujar Alue Dohong.

Untuk mengantisipasi masalah yang akan ditimbulkan atas dampak pemindahan ibu kota tersebut diperlukan pendekatan secara inklusif. Dalam pendekatan ini masyarakat diminta untuk bersama terlibat aktif dalam pembangunan ibukota negara yang baru di wilayah Kalteng.

Dia berharap masyarakat lokal seperti Dayak dan Banjar dapat bersama-sama terlibat membangun Kalteng menjadi ibu kota negara. Sehingga meski datang transmigran, maka masyarakat lokal sudah siap secara mental.

"Masyarakat perlu terlibat aktif. Jangan sampai ada marginalisasi dengan adanya pemindahan ibu kota ke sini," tandasnya.

Sementara Gubenur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menyakini dampak dari pemindahan ibu kota negara ke Bumi Tambun Bungai lebih banyak menguntungkan masyarakat lokal

Salah satunya berkaitan dengan budaya berladang dengan cara berpindah-pindah. Orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini yakin petani akan berladang menetap.

"Nanti semua dapat di-manage, bahkan bisa tetap dan tidak berpindah lagi," katanya.

Sebagai contoh, baru saja gubernur bersama Kementerian Pertanian merilis benih unggul perkebunan atau BUN500 juta batang di Kelurahan Tumbang Tahai, kawasan Sidomulyo, Kecamatan Bukit Batu.

Program tersebut nantinya juga diyakini akan menampung jutaan tenaga kerja baru. Belum lagi dari bidang peternakan yang tentunya akan lebih mensejahterakan masyarakat Kalteng.

Dari sisi laut, gubernur menyebut potensinya juga luar biasa. Bahkan, nelayan dari luar Kalteng terkadang sering mencari ikan di kawasan laut masuk wilayah Kalteng.

Akademisi Universitas Palangka Raya Profesor Kumpiady Widen juga tidak terlalu mengkhawatirkan aspek kesiapan masyarakat lokal. Karena itu ia meyakini bahwa Kalteng memang cocok menjadi ibu kota negara Indonesia yang baru.

Dekan FISIP Universitas Palangka Raya ini berpendapat, pemerintah pusat maupun daerah tidak perlu terlalu membuat program khusus dalam mempersiapkan masyarakat Kalteng dalam menghadapi dinamika ibu kota pemerintahan.

"Untuk situasi ladang berpindah-pindah yang masih dilakukan sebagian masyarakat suku Dayak hingga saat ini, dengan sendirinya akan ditinggal juga apabila ibu kota pemerintahan Indonesia benar-benar di Kalteng," jelasnya kepada Borneonews usai menjadi narasumber dalam Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara bertajuk "Kalimantan untuk Indonesia", di Palangka Raya, Jumat, 19 Juli 2019.

Dengan segala macam teknologi, tambah kata dia, sumber daya manusia dan dukungan pemerintah, baik pusat maupun daerah, akan sangat optimal mengatasi ladang berpindah-pindah tersebut.

"Masyarakat suku Dayak itu sebenarnya petani yang bekerja keras, tapi masih belum cerdas. Kehadiran Ibu Kota Pemerintahan RI itulah yang nantinya membuat masyarakat suku Dayak menjadi petani pekerja keras dan cerdas," kata Prof Kumpiady.

Petani berpindah ini, menurut Prof Kumpiady, hanyalah budaya, sehingga bisa saja diubah. Sebagai contoh, budaya Wadian Dadas yang dulu dilakukan warga Suku Dayak untuk menyembuhkan orang sakit, kini diubah menjadi aset pariwisata.

Dalam kesempatan yang sama Prof Kumpiady juga mengungkapkan kesiapan masyarakat Kalteng terlihat dari euforianya masyarakat Dayak menyambut Kalteng akan menjadi ibukota pemerintahan. Ini terlihat saat mempersiapkan lokasi, kesiapan SDM, serta Universitas Palangka Raya yang sedang ditata untuk menjadi kampus megah dan berupaya menjadi Universitas Indonesia kedua di Indonesia.

"Untuk partisipasi itu, kita sudah ada ribuan sarjana nganggur dan menunggu Kalteng sebagai ibukota negara agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan negara ini," tuturnya lagi.

Falsafah Huma Betang yang dipedomani masyarakat, lanjutnya, nilai filosofinya sudah mencakup empat nilai Pancasila. Jauh sebelum ada Pancasila, landasan kehidupan masyarakat Dayak sudah berfokus pada falsafah Huma Betang ini.

Satu-satunya kekhawatiran yang muncul terkait aspek masyarakat lokal ini datang dari Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama Universitas Palangka Raya Profesor Sulmin Gumiri. Ia menghawatirkan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Tengah ini dapat mengganggu kebahagiaan masyarakat suku Dayak.

"Kekhawatiran kami hanya satu, kalau pemindahan ibu kota ini agak mengganggu kebahagiaan masyarakat Kalteng," kata Prof Sulmin dalam kesempatan yang sama.

Menurut Prof Sulmin, selama ini masyarakat Dayak bahagia dengan pola hidup yang damai, santai dan aman.

"Kami tidak ingin kalau hidup seperti di Jakarta yang semuanya seperti diburu-buru. Kami di sini semuanya serba mudah. Ibaratnya kami di sini kerja tidak diburu-buru," tuturnya lagi.

Tetapi, menurut Prof Sulmin, kebahagiaan itu juga sebenarnya ingin dibagi oleh masyarakat Dayak kepada para petinggi negara, mulai dari presiden, para menteri, dan pejabat negara lainnya.

"Kami ingin membagi kebahagiaan ini dengan Pak Presiden dan menteri, serta pejabat negara. Kebahagiaan itu yang mau kami bagikan. Jadi Pak Presiden di sini bisa hidup tenang, damai, tidak penuh hiruk-pikuk," ungkapnya.

Tahapan Pemindahan Ibu Kota

Setelah aspek sumber daya alam dan sumber daya manusia selesai dikaji, bagaimana kemudian tahapan pemindahan ibu kota negara bakal berlangsung

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan pengembangan ibu kota negara baru ini nanti akan tuntas pada tahun 2045.

Pembangunanya akan dimulai pada tahun 2021 dengan pembuatan gedung inti pemerintahan, mulai dari pembangunan istana negara dan kantor lembaga negara, baik eksekutif legislatif dan yudikatif.

"Kemudian ada juga dibangun taman budaya dan botanical garden. Semuanya dibangun bertahap mulai dari tahun 2021 sampai tahun 2024," kata Deputi Bappenas Bidang Pengembangan Regional Rudy S Prawiradinata.

Setelah itu pada 2025 sampai 2029 akan mulai lagi dibangun perumahan aparatur sipil negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan kepolisian (Polri). Disusul dengan dimulainya diplomatic compound, fasilitas pendidikan dan kesehatan, universitas, science and techno park.

"Pada rentang waktu itu juga akan dibangun high tech and clean industries, research & development center, convention center, museum, dan pusat perbelanjaan," terangnya.

Kemudian pada tahun 2030 sampai 2045 akan mulai berdiri taman nasional, kebun binatang, klaster pemukiman non ASN, bandara serta pelabuhan.

"Setelah itu tinggal menjadikan metropolitan dan pengembangan wilayah provinsi sekitar," tandasnya.

Terkait skema pemindahan ASN, akan melalui skema right sizing atau pengurangan jumlah ASN sebelum dipindahkan. Skema ini akan memigrasikan sekitar 870 ribu orang ASN.

"Berdasarkan penghitungan kami jika menggunakan skenario right sizing, total ada sekitar 870 ribu aparatur yang berpindah," kata Rudy S. Prawiradinata.

Jumlah tersebut terdiri dari 111,5 ribu orang ASN dari warga yang beraktifitas di lembaga negara lingkup eksekutif, legislatf dan yudikatif. Setelah itu, TNI dan Polri dengan anggota 25,7 ribu orang yang dipindah sebagian. Ditambah lagi dengan 480,2 ribu orang keluarga ASN maupun TNI Polri.

Terakhir ada pelaku ekonomi yang diperkirakan akan mencapai jumlah 184,2 ribu orang. Jumlah ini adalah estimasi jumlah penduduk yang beraktivitas di sektor ekonomi pendukung.

"Dengan jumlah ini diperkirakan akan membutuhkan sekitar 30 ribu hektar lahan. Penghitungan lahan ini berdasarkan Perpres No 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara," tandasnya.

Ibu kota negara yang baru ini, kata dia, nantinya akan menjadi representasi identitas bangsa Indonesia.

"Ibu kota baru akan menjadi identitas bangsa Indonesia. Sebagai wujud tata kelola yang lebih baik lagi daripada yang ada saat ini," kata Rudy.

Dipilihnya Kalimantan karena ibu kota negara yang baru nantinya akan mengusung konsep Green, Smart, Beautiful and Sustainable.

Ibu kota negara baru nanti juga akan menjadi ibu kota yang modern dan berstandar internasional. Sebagaimana sejumlah negara yang sudah sukses melaksanakan pemindahan ibu kota negaranya.

"Sampai saat ini baru satu ibu kota negara yang memproklamirkan diri untuk mengusung forest city, yakni London. Indonesia nanti juga kan mengusung konsep kota hutan," katanya.

62 Tahun Perjalanan Gagasan

Jadi begitulah kesiapan Provinsi Kalimantan Tengah menjadi provinsi yang di dalamnya akan terdapat ibu kota negara baru. Jika saja terpilih sebagai ibu kota negara baru, ini berarti harapan salah seorang pendiri bangsa kita, Presiden pertama RI Ir Soekarno, terwujud. Setidaknya 62 tahun setelah gagasan itu lahir.

Seperti kita ketahui bersama, wacana pemindahan ibu kota negara ke luar pulau Jawa, pertama kali disebut oleh Soekarno. Ia menetapkan Palangka Raya sebagai ibu kota negara.

Dalam buku 'Soekarno & Desain Rencana Ibu Kota RI di Palangka Raya' karya Wijanarka disebutkan, dua kali Bung Karno mengunjungi Palangka Raya, Kalimantan Tengah, untuk melihat langsung potensi kota ini menjadi pusat pemerintahan.

Wacana pemindahan ibu kota Indonesia ke Kota Palangka Raya pernah ia ungkapkan saat meresmikan Palangka Raya sebagai ibu kota Provinsi Kalteng pada 1957. Soekarno ingin merancangnya menjadi ibu kota negara.

Soekarno mengaku, rancangan itu dituangkan dalam masterplan yang dibuat sendiri olehnya, sewaktu Indonesia masih dalam masa penjajahan.

Waktu itu pembentukan pemerintahan Kota Palangka Raya merupakan bagian integral dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah. Ini berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah.

Kota dibangun dari hutan belantara yang dibuka melalui Desa Pahandut di tepi Sungai Kahayan. Sebagian wilayahnya masih berupa hutan, termasuk hutan lindung, konservasi alam serta Hutan Lindung Tangkiling.

Kota Palangka Raya yang merupakan kota dengan wilayah terluas di Indonesia, atau setara 3,6 kali luas Jakarta, menjadikan kota ini ideal sebagai ibu kota negara.

Soekarno kembali menyebut rencana pemindahan Ibukota dari Jakarta ke Palangka Raya pada 1965, saat acara Seminar TNI-AD I di Bandung.

"Mari kita jadikan Jakarta dan Surabaya sebagai kota-kota mati. Kedua kota besar itu bagi saudara-saudara kita di luar Jawa ibaratnya sudah menjadi Singapura dan Hong Kong-nya Indonesia. Modal hanya berpusat di kedua kota besar itu, dan seolah-olah mengeksploitir daerah-daerah di luar Jawa," kata Soekarno ketika itu.

Namun rencana tersebut tak kunjung terealisasi hingga tampuk pemerintahan berganti.

Kota yang memiliki luas wilayah 2.400 kilometer persegi itu, kembali disebut-sebut bakal jadi Ibukota negara di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan SBY sempat membentuk tim khusus bertugas mengkaji pemindahan ibu kota.

Pada Oktober 2010, SBY menawarkan tiga opsi untuk mengatasi kemacetan di Ibu Kota Jakarta. Pertama, mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota maupun pusat pemerintahan dengan pembenahan total.

Kedua, Jakarta tetap menjadi ibu kota, tetapi pusat pemerintahan dipindahkan ke daerah lain. Presiden waktu itu mencontohkan Malaysia, yang beribu kota di Kuala Lumpur tapi pusat pemerintahannya di Putra Jaya. Terakhir, dibangun ibu kota baru, seperti Canberra (Australia) dan Ankara (Turki).

Selain Palangka Raya, Kabupaten Banyumas, Purwokerto, Jawa Tengah juga menjadi kandidat wilayah terkuat sebagai lokasi pengganti Jakarta. Waktu itu, pemerintah Kabupaten Banyumas bahkan sempat menyiapkan Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah sebagai ibu kota negara.

Namun, lagi-lagi wacana tersebut kembali tenggelam tanpa kabar lebih lanjut hingga akhir masa kepemimpinan SBY.

Ada beberapa alasan sebagai penyebab munculnya wacana pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Palangka Raya.

Pertama, wilayah Palangka Raya tidak memiliki gunung berapi yang aktif dan tak bersentuhan dengan lautan lepas, sehingga tidak rentan terhadap ancaman gempa bumi.

Kedua, dengan luasnya wilayah hutan dan jumlah sungai yang banyak di sana, menjadikan Palangka Raya relatif aman dari terjangan banjir.

Ketiga, Kalimantan merupakan pulau besar yang paling aman di Indonesia, jauh dari zona gempa dan gunung berapi. Tidak seperti Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, dan pulau-pulau lainnya yang menjadi langganan gempa tiap tahun.

Keempat, dengan letak geografis relatif aman dari terpaan bencana alam. Sangat memungkinkan pembangunan infrastruktur dapat dilakukan secara masif, seperti dalam membangun jalan Trans Kalimantan, pembangunan bandara dan jalur kereta yang akan bermanfaat bagi kemajuan dan pertumbuhan daerah.

Kelima, Jakarta yang sudah penuh sesak menjadi salah satu alasan Ibu Kota harus dipindahkan. Saat ini Jakarta sudah dipadati oleh lebih dari 10 juta penduduk. Padahal pada masa kolonial, Jakarta hanya dirancang untuk menampung 600.000 jiwa.

Selain itu, kemacetan di Jakarta yang seakan tanpa akhir juga menjadi salah satu pertimbangan pemindahan Ibu Kota. Penelitian Bappenas pada tahun 2017 mengungkapkan bahwa kemacetan di Jakarta mengakibatkan kerugian hingga Rp 67,5 triliun/tahun.

Pulau Kalimantan menjadi salah lokasi terbaik untuk pemidahan Ibu Kota Negara, sekaligus untuk mengembangkan potensi ekonomi daerah lain di luar pulau Jawa.