Pemko Palangka Raya Diminta Fokus pada Pencegahan Karhutla

08 Agustus 2019 - 15:50 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya – Pemko Palangka Raya diminta fokus pada pencegahan ketimbang penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menurut Kepala Project Base Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palangka Raya Aryo Nugroho, sejauh ini masyarakat belum terlibat aktif dalam masalah karhutla. Seringkali masyarakat hanya mendapat imbauan untuk tidak membakar lahan, namun tidak dilibatkan secara aktif terkait dengan menjaga wilayahnya.

Ia menilai, sebaiknya anggaran pemerintah yang selama ini digunakan untuk penangulangan karhutla dialihkan untuk tindakan pencegahan, yakni dengan memberikan alat pemadam kepada masyarakat.

Dengan pemberian alat pemadam kepada masyarakat tentunya masyarakat bisa menjaga dan juga melakukan pemadaman di wilayahnya sendiri tanpa harus menunggu tim satuan tugas pemadam kebakaran dari pemerintah.

Selain itu, keterlibatan masyarakat tidak hanya sebatas sukarela. Tetapi mereka juga diberi insentif dari alokasi anggaran tersebut atas kerja mereka membantu memadamkan api.

Hal tersebut diharapkan bisa menjadi motivasi tambahan bagi mereka karena mendapat tambahan pendapatan untuk kebutuhannya.

"Salah satu gugatan kami dalam putusan MA terhadap gugatan masyarakat atau citizen law suit terkait asap di tahun 2015, adalah keterlibatan masyarakat. Kenapa tidak sebaiknya uang yang dilakukan untuk penanggulangan itu dialihkan untuk pencegahan saja," jelasnya, Kamis, 8 Agustus 2019.

"Masyarakat yang diberikan alat untuk pemadaman. Tentunya langka ini bisa jadi pertimbangan jika pemerintah serius dalam menangani masalah karhutla ini," tambahnya. (AGUS/B-2)

TAGS:

#Kebakaran Hutan dan Lahan

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Lomba Bagasing Juga Turut Ramaikan HUT Kapuas

26 April 2024 - 00:21 WIB

Lomba ini merupakan tradisi permainan jaman dulu dimana semangat untuk menjadi juara dan terbaik bagi timnya.

System Health Account Permudah Pemantauan Alokasi Anggaran Kesehatan

26 April 2024 - 00:00 WIB

Proses tersebut merupakan sebuah proses untuk menggambarkan aliran biaya atau belanja yang dicatat dalam penyelenggaraan sebuah sistem kesehatan.

Rutan Kelas IIA Palangka Raya Peringati HBP ke 60 dengan Kegiatan Tabur Bunga

25 April 2024 - 23:51 WIB

Ketua DWP Rutan Palangka Raya, Sisca Nurdayanti Widianto, menyatakan bahwa pihaknya turut terlibat secara aktif dalam kegiatan ini sebagai bagian dari PIPAS.

Dinkes Kalteng Ingatkan 6 Pilar Transformasi Kesehatan

25 April 2024 - 23:41 WIB

Sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai landasan baru untuk melakukan berbagai upaya percepatan dalam menjalankan transformasi.

Peringatan Hari Otonomi Daerah ke 28, Ketua DPRD Kalteng Harap Pemprov Lebih Optimal Jalankan Kebijakan

25 April 2024 - 23:31 WIB

Wiyatno juga berharap agar Pemprov Kalteng dapat lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan kebijakan daerah

Dinkes Kalteng Catat 93 Posyandu Kalteng Berstatus Nonaktif

25 April 2024 - 23:21 WIB

Kepala Dinkes Kalteng, Suyuti Syamsul mengatakan di tahun 2023 Kalteng memiliki 2.576 posyandu yang valid berdasarkan aplikasi komdat Kementerian Kesehatan.

KPK Minta Pemko Palangka Raya Perbaiki Nilai SPI

25 April 2024 - 23:11 WIB

Menurutnya nilai SPI yang ideal seharusnya berada di atas 80 persen. Dengan nilai SPI di bawah 80 persen, hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian yang diterapkan oleh Pemko.

Dinkes Kalteng Berikan Bimbingan Teknis Pokjanal Posyandu

25 April 2024 - 23:00 WIB

Bimtek ini dalam rangka Revitalisasi Posyandu Aktif Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, dilaksanakan di Hotel Luwansa Palangka Raya, Rabu, 24 April 2024.