Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Mukomuko Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Wakil Bupati Katingan Terima Kunjungan Komnas HAM

  • Oleh Abdul Gofur
  • 13 Agustus 2019 - 16:06 WIB

BORNEONEWS, Kasongan - Wakil Bupati Katingan Sunardi Litang menerima kunjungan rombongan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Republik Indonesia (RI) di kantor bupati, Selasa, 13 Agustus 2019 siang.

Selain Wakil Bupati Sunardi Litang, ikut mendampingi, yakni Asisten II Setda Katingan Ahmad Rubama dan sejumlah Kepala Bagian (Kabag) serta perwakilan dinas terkait. 

Sebagaimana surat yang disampaikan pada pemerintah daerah, pihak Komnas HAM ingin melaksanakan diskusi terkait penanganan kasus isu agraria dan perihal pengaduannya di Kabupaten Katingan. 

Hal ini dalam rangka penyusunan suatu pendekatan penyelesaian sengketa dan konflik agraria yang konprehensif.

Menurut Wabup Sunardi Litang, dalam paparannya, sebagai upaya menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan agraria, pemerintah daerah membuka pos pelayanan pengaduan.

Selain itu, dinas terkait ditugaskan untuk menanganinya. Umumnya, kata Sunardi Litang pengaduan masyarakat yang masuk minta difasilitasi untuk menyelesaikan sengketa lahan dengan pihak perusahaan.

Namun yang menjadi kendala pihaknya selama ini adalah setiap masyarakat yang mengadu seakan-akan inginnya meggunakan power pemerintah daerah. “Terkait hal ini, pemerintah daerah bukan hakim dan tolong masyarakat memahami itu. Kita membantu memfasilitasi, mudah-mudahan bisa didapat kesepakatan antara masyarakat dan pihak perusahaan,” katanya.

Bisanya, kata Sunardi, sengketa lahan itu berkenaan dengan ganti rugi lahan dan terkadang lantaran ada tumpang tindih. Pemerintah daerah berusaha memfasilitasi, agar diselesaikan secara pendekatan kekeluargaan. Namun apabila nantinya tidak ditemukan kesepakatan, maka terpaksa diarahkan diseleisaikan ke pengadilan. 

Dia menyebut, jika masyarakat merupakan kewajiban dari pemerintah untuk melindungi. Tetapi, para investor juga bagian dari masyarakat Indonesia. Sehingga menurut Sunardi, hal tersebut harus dipahami. (ABDUL GOFUR/B-5)

Berita Terbaru