Inilah Prioritas Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Barito Utara

  • Oleh Ramadani
  • 21 Agustus 2019 - 16:16 WIB

BORNEONEWS, Muara Teweh - Mengacu pada Pasal 34 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, berbunyi Pemimpin Sementara DPRD bertugas memimpin rapat dewan, memfasilitasi pembentukan fraksi, memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan DPRD tentang tatib dewan dan memproses penetapan pimpinan DPRD definitif.

Ketua Sementara DPRD Kabupaten barito Utara Mery Rukaini mengatakan, khusus peraturan DPRD tentang tata tertib yang mengacu pada PP 12 Tahun 2018, telah dibahas oleh anggota DPRD masa jabatan 2014-2019 serta telah ditetapkan sebagai Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019.

Berdasarkan Pasal 34, Ayat (3) PP Nomor 12 Tahun 2018 tersebut, kata Mery, ada beberapa hal yang menjadi prioritas pimpinan sementara DPRD, yakni memimpin rapat penjadwalan kegiatan DPRD dan rapat-rapat lainnya.

Selanjutnya, memfasilitasi pembentukan fraksi-fraksi DPRD, percepatan pembahasan raperda APBD tahun anggaran 2020 dan raperda APBD perubahan tahun anggaran 2019, serta memproses usul penetapan pimpinan DPRD definitif.

“Terkait dengan pembentukan fraksi-fraksi DPRD maka kita berpedoman pada Undang-Undang 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3),” terangnya.

Pada Pasal 374, Ayat 3, berbunyi setiap fraksi di DPRD kabupaten/kota beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD kabupaten/lota.

Pada Ayat 4, berbunyi partai politik yang anggotanya di DPRD kabupaten/kota mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 fraksi. Pada Ayat 5, dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Ayat (3), anggotanya dapat bergabung fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan.

Pada Ayat 6 berbunyi,  dalam hal tidak ada satu partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) maka dibentuk fraksi gabungan. Serta pada Ayat 7 berbunyi jumlah fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dan (6) paling banyak 2 fraksi. (RAMADANI/B-3)

Berita Terbaru