Politisi PPP: Perlu Penyesuaian Mitra Kerja dengan Komisi DPRD Kapuas

  • Oleh Dodi Rizkiansyah
  • 05 September 2019 - 18:16 WIB

BORNEONEWS, Kuala Kapuas - Anggota DPRD Kapuas Darwandie menyampaikan sejumlah saran untuk penyesuaian kembali bidang mitra kerja atau satuan organisasi perangkat daerah atau SOPD dengan empat komisi.

Politisi PPP ini menyarankan bagian dari mitra kerja Komisi I yang membidangi pemerintahan, hukum dan HAM sangat cocok kalau mengurus hak pelayanan dasar seperti pendidikan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD.

"Kalau memang pendidikan itu tetap masuk dalam urusan kesejahteraan rakyat atau Komisi IV. Kami berharap BPBD masuk Komisi I, karena BPBD ini darurat. Karena ini terbentuk itu adalah melihat dari kondisi atau kejadian secara nasional, lalu lahirlah BNPB. Baru dia turun sampai turunan di daerah," ucap Darwandie, Kamis, 5 September 2019.

Menurutnya saat BPBD bekerja itu ada urusannya dengan keamanan, ketahanan pangan. Maka ada dekresi di sana, ada kedaruratan. 

"Terkait dengan pendanaan penanggulangam bencana. Ini alasan normatifnya. Oleh karenanya kami berharap komisi I ini paling tidak ada lari BPBD atau pendidikan," tuturnya.

Sedangkan komisi III membidangi infrastruktur dan prasarana wilayah. "Jadi tidak bisa lagi masuk pertamanan, permukiman nanti akhirnya menjadi konflik interest atau kepentingan disana masa orang pertamanan sama atau setara dengan kepala dinasnya," tuturnya.

"Di sana dinas lingkungan hidup itu masuk di ke PU an karena ada urusan sanitasi," tambahnya. Namun dirinya mempertanyakan di Komisi III itu kenapa masuk Dinas Kominfo.

"Mereka bisa lari ke Komisi IV. Tapi kalau Dinas Perhubungan tepat masuk ke Komisi III. Jadi komisi III itu urusan ke PUannya, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Sanitasi. Ini hanya opsi.," tukasnya. (DODI RIZKIANSYAH/B-6)

Berita Terbaru