Humas Pengadilan Negeri Palangka Raya: Pembakar Lahan Tidak Dijerat dengan Perda

  • Oleh Agus Priyono
  • 09 September 2019 - 20:52 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya – Humas Pengadilan Negeri Palangka Raya, Zulkifli menegaskan aparat penegak hukum tidak akan menjerat pelaku pembakaran hutan dan lahan (Karhutla) dengan peraturan daerah (Perda).

Kepastian ini disampaikan seusai kesepakatan antar penegak hukum dalam memberantas tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di aula Pengadilan Negeri Palangka Raya, Senin 9 September 2019.

Tidak diterapkannya Perda lantaran masa berlaku Perda telah habis. Kemudian hukuman yang diterima pelaku tidak berat, sehingga mengurangi efek jera terhadap para pelaku.

“Kami tidak akan menghukum para pelaku pembakaran hutan dan lahan dengan perda lagi, karena katanya perda itu sudah dicabut. Kemudian hukuman yang diberikan itu hanya hukuman tipiring, jadi tidak ada efek jeranya,” jelasnya.

Pihaknya menerapkan Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Perambahan Hutan, dan KUHP. Dalam setiap pasal dalam UU ini lebih memberikan efek jera bagi para pelaku dengan hukuman penjara maksimal mencapai 15 tahun penjara.

Selain itu pihaknya dengan para penegak hukum lainnya dari kepolisian dan kejaksaan juga telah berkoordinasi dalam pembuktian terhadap para pelaku pembakaran lahan agar nantinya pelaku bisa segera menjalani proses persidangan di pengadilan untuk kemudian mendapatkan ganjaran hukuman.

“Kami ingin pelaku cepat dihukum biar dapat efek jeranya. Kami juga sudah memberikan arahan kepada para penyidik, baik kepolisian atapun kejaksaan agar arah pembuktian dari tindak pidana pembakaran lahan ini jelas,” tandasnya. (AGUS/B-6)

Berita Terbaru