Rekom PDI Perjuangan Tidak Kunjung Terbit Penyebab Kegiatan DPRD Kotim Stagnan

  • Oleh Naco
  • 10 September 2019 - 20:00 WIB

BORNEONEONEWS, Sampit - Tidak kunjung terbitnya rekom PDI Perjuangan untuk mengisi kursi Ketua DPRD Kotawaringin Timur menjadi penyebab kegiatan legislatif itu stagnan. Hal ini memicu kekecewaan sejumlah anggota DPRD dan fraksi.

"Harusnya ini tidak semestinya terjadi, dulu cepat saja," kata anggota DPRD Kotim, Handoyo J Wibowo, Selasa, 10 September 2019.

Handoyo mengatakan, hal itu sudah jelas menganggu kinerja dan pelaksanaan tugas fungsi lembaga DPRD. Karena dalam aturan, segala bentuk kegiatan harus dilakukan jika ada unsur pimpinan definitif.

“Kalau begini belum terbntuknya pimpinan definitif maka kegiatan di lembaga tidak bisa jalan. Semuanya stagnan," kata Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kotim, Syahbana menimpali.

Lembaga jadi stagnan tidak ada kegiatan sama sekali sejak dilantik 14 Agustus lalu. Anggota DPRD yang hadir itu hanya datang, duduk, dan diam di kantor.

Bahkan mereka juga masih belum membentuk komisi-komisi termasuk alat kelengkapan DPRD Kotim lainnya. Sesuai dengan Surat Edaran Mendagri, anggota dewan yang dilantik tidak bisa menggunakan anggaran untuk melakukan perjalanan dinas dan kegiatan sebelum penepatan ketua definitif. 

Syahbana khawatir jika dalam pekan ini tidak ada kejelasan dari PDI Perjuangan untuk pimpinan DPRD Kotim maka akan berpengaruh buruk terhadap jadwal. Termasuk rencana pembahasan RAPBD Kotim 2020.  

“Kita ini tidak lama lagi dihadapkan dengan pembahsan APBD murni 2020  sehingga efeknya kesitu. Sementara anggota baru harus orientasi dulu, bimbingan teknis. Karena tidak mungkin bahas APBD tanpa ada pengetahuan dasar untuk anggota, mestinya itu jadi perhatian," tegas Syahbana.

Mereka berharap agar secepatnya pimpinan DPRD Kotim dilantik. Karena mereka ingin sebelum waktu pembahasan harus ada orientasi dulu untuk anggota yang baru, biar lebih tahu tupoksinya.

Hingga kini, hanya rekomendasi PDI Perjuangan untuk Ketua DPRD Kotim yang belum turun dari DPP. Sementara wakil ketua dari Golkar dan PAN sudah ada.

Berita Terbaru