Anggota DPRD Desak Dinas Perhubungan Kotim Tertibkan Pungutan dan Parkir Liar di SPBU

  • Oleh Naco
  • 18 September 2019 - 18:46 WIB

BORNEONEWS, Sampit - Anggota DPRD Kotawaringin Timur mendesak Dinas Perhubungan untuk menertibkan pungutan hingga parkir liar di setiap SPBU.

Hal itu mengemuka saat anggota DPRD Kotim, Riskon Fabiansyah, M Abadi, Bima Santoso, Khozaini, dan SP Lumban Gaol melakukan kunjungan untuk menggali aturan terkait pungutan parkir di sekitar SPBU ke Dinas Perhubungan Kotim.

Pada prinsipnya, kalangan DPRD meminta agar tarif yang diberlakukan tersebut bisa sesuai aturan yang telah ditetapkan Pemkab Kotim.

“Harapannya agar tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan dengan mengedepankan azas pemerataan. Kalau ada, kami minta tindak tegas,” kata Riskon Fabiansyah, Rabu, 18 September 2019

Pihaknya sudah bertemu langsung dengan Kabid Parkir Dishub Kotim, Nanang Suriansyah. Dalam pertemuan itu, Nanang mengungkapkan besaran pungutan parkir yang sudah ditetapkan perda yakni minibus Rp 4.000 dan truk Rp 5.000.

"Kami imbau agar para sopir yang parkir di sekitar SPBU untuk tidak mengiyakan kalau ada petugas parkir yang meminta tarif di atas ketentuan," kata Riskon.

Dia juga meminta agar Dinas Perhubungan Kotim selalu berkoordinasi dengan jajaran Polres Kotim untuk penertiban parkir di sekitar SPBU, khususnya yang memakai bahu jalan

“Apalagi saat ini musim kabut asap seperti sekarang ini, parkir sembarangan bisa membahayakan pengguna jalan," tandasnya. (NACO/B-11)

Berita Terbaru