Pembayaran Proyek Multiyears Harus Sesuai Fakta di Lapangan

  • Oleh Ramadani
  • 25 September 2019 - 21:26 WIB

BORNEONEWS, Muara Teweh – Pembayaran proyek multiyears harus sesuai hasil pekerjaan atau fakta di lapangan agar tidak menjadi temuan BPR RI Perwakilan Kalimantan Tengah.

Hal itu dikatakan juru bicara Fraksi Partai Gerindra Muhammad Haris Fitriady saat memberikan beberapa catatan berkaitan dengan proyek mendahului sesuai PP No 58 Tahun 2005 pasal 81 ayat 2 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 162 ayat 2,5 dan 6.

Menurut Muhammad Haris Fitriady, pola anggaran yang hendak dicapai dikemudian hari adalah bukan hanya sebatas terserapnyaa anggaran, tetapi yang lebih penting bagaimana penyerapan anggaran mampu melahirkan efek positif dalam rangka menggerakkan roda pembangunan daerah Kabupaten Barito Utara.

"Pembayaran disesuaikan dengan hasil pekerjaan atau fakta d ilapangan,"  jelasnya, Rabu 25 September 2019 pada sidang paripurna.

Ia juga menyampaikan, proyek turap Desa Rarawa tahun anggaran 2018 menjadi temuan BPK RI perwakilan Kalimantan tengah yang pada intinya rekanan wajib mengembalikan dalam bentuk pekerjaan harus tuntas/ selesai tahun 2019.

“Sampai sekarang belum selesai dalam hal ini pemerintah daerah atau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tidak perlu menganggarkan kembali dalam anggaran perubahan tahun 2019," jelasnya.

Selanjutnya, pada pembahasan APBD tahun 2019 dipercepat dan selesai November 2019, namun kenyataannya masih ada proyek yang belum dilakukan lelang sampai sekarang. “Ke depan hal ini jangan terulang kembali, dengan harapan pekerjaan teapt waktu dan hasilnya maksimal,” tegasnya.

Haris menambahkan, agar APBD yang sudah disepakati dapat segera diajukan ke pemerintah provinsi untuk dievaluasi, sehingga program dan kegiatan segera berjalan dengan cepat dan serapan anggaran dapat maksimal. (RAMADHANI/B-2)

Berita Terbaru