Pemkab Barito Selatan Diduga Ubah Hasil Kesepakatan, Rapat Paripurna RAPBD Perubahan Nyaris Dibatalkan

  • Oleh Uriutu
  • 26 September 2019 - 15:16 WIB

BORNEONEWS, Buntok – Pemerintah Kabupaten Barito Selatan diduga mengubah hasil kesepatan pembahasan RAPBD perubahan. Akibatnya, Rapat Paripurna APBD-P 2019 nyaris dibatalkan.

Demikian disampaikan Ketua DPRD Barito Selatan Farid Yusran kepada Borneonews, Kamis, 26 September 2019.

“Rapat Paripurna RAPBD-P 2019 ini hampir kami batalkan. Karena eksekutif diduga dengan sangat arogan mengubah sendiri kesepakatan hasil pembahasan,” tegas Farid Yusran.

Ia mengatakan, pada saat menandatangani hasil kesepatan tersebut ternyata ada yang berubah. Oleh sebab itu, pihaknya meminta segera diperbaiki sesuai dengan komitmen bersama.

Untungnya, lanjut dia, hal itu segera diperbaiki oleh tim eksekutif sehingga rapat paripurna hari ini bisa dilaksanakan sesuai jadwal.

Ia menjelaskan, Perda APBD-P baru bisa dibuat kalau KUA/PPAS telah disepati bersama antara eksekutif dan legislatif. Antara DPRD dan eksekutif telah melaksanakan rapat pembahasan dan telah menyepakatinya.

Ia mengakui memang banyak kegiatan prioritas. Suka tidak suka itu yang disepakati. Karena pengeluaran sangat banyak dalam pembahasan tersebut. 

“Karena itu merupakan prioritas atau kegiatan yang memang betul-betul sangat mendesak itu kita masukan dalam APBD-P. Seperti iuran BPJS, bantuan pilkades, PAM pilkades, Bosda, dan persiapan MTQ, serta anggaran karhutla,” ucap dia.

Ia membeberkan, dalam pembahasan tersebut pihaknya banyak melihat usulan yang tidak prioritas dikeluarkan. Dengan waktu yang mepet, harus selektif atau yang betul-betul mendesak, akhirnya disepakati bersama.

Hari ini paripurna mengusung agenda melanjutkan atau melegalkan kesepakatan bersama tersebut. Kesepakatan itu tidak legal jika tidak diperdakan. (URIUTU DJAPER/B-3)

Berita Terbaru