Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Perlu Keterbukaan dan Dialog Yakinkan Eropa Atas Sawit RI

  • Oleh Nedelya Ramadhani
  • 28 September 2019 - 16:20 WIB

BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Peneliti Center for International Forestry Research (CIFOR) Herry Purnomo menyatakan, selain pemantauan independen, para pemangku kepentingan perlu membangun dialog dengan melibatkan semua pihak untuk mendukung komoditas minyak sawit diterima di semua negara di dunia.

"Tujuannya agar komitmen pemerintah dan pemangku kepentingan sawit untuk memperbaiki setiap kekurangan yang ada di industri ini, termasuk perbaikan lingkungan bisa diawasi bersama," kata Herry di Jakarta, baru-baru ini.

Dialog bersama itu juga harus positif, konstruktif dan transparan serta memahami latar belakang budaya Eropa. Pasalnya, bagi masyarakat Eropa, lingkungan bukan hanya sekadar regulasi, tetapi telah menjadi seperti 'keimanan' yang harus ditaati.

“Keterbukaan dan dialog seperti ini bisa melahirkan pemahaman baru bahwa sawit dan konservasi bisa sejalan dan keduanya sama penting, tanpa meniadakan kepentingan satu dan hanya menonjolkan yang lain,” katanya.

Menurut Herry, masyarakat Eropa sangat menghargai dialog yang transparan, menghargai komitmen dan proses perbaikan yang ingin dilakukan Indonesia.

Dalam setiap forum lobi, lanjutnya, Pemerintah Indonesia juga harus terbuka dalam menjelaskan berbagai perbaikan yang telah dilakukan terkait perbaikan kawasan hutan, termasuk persoalan tumpang tindih lahan agar tidak menjadi polemik berkepanjangan.

"Peran Kementerian ATR/BPN sangat vital dalam menjelaskan batas-batas kawasan dalam regulasi yang diterapkan di Indonesia,” kata Herry.

Namun, Herry menyayangkan selama ini banyak forum dialog yang terbangun hanya berdasarkan kepentingan satu pihak, akibatnya timbul pemahaman keliru bahwa sawit akan menghabisi hutan dan di sisi lain konservasi tidak memerlukan sawit.

“Padahal keduanya saling membutuhkan. Sawit perlu air dari hutan dan konservasi serta masyarakat yang bermukim di kawasan hutan juga memerlukan dana yang berasal dari pembangunan ekonomi dari sawit,” katanya.

Sementara itu, Konselor Perubahan Iklim dan Lingkungan Hidup Delegasi Uni Eropa (UE) untuk Indonesia, Michael Buck, mengatakan UE sangat terbuka dengan berbagai proses perbaikan yang terus menerus dilakukan di Indonesia, terutama dalam pemanfaatan lahan.

Berita Terbaru