Serikat Petani Sawit Inginkan Perhatian Pemerintah

  • Oleh Nedelya Ramadhani
  • 30 September 2019 - 08:40 WIB

BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto, menilai pengembangan petani kelapa sawit swadaya masih belum tersentuh pemerintah.

Darto menyatakan bahwa perhatian pemerintah itu sangat dibutuhkan karena jumlah petani sawit swadaya di Indonesia cukup besar.

Ia mengakui, sampai saat ini kemunculan kebijakan yang berpotensi bisa membantu pengembangan petani kelapa sawit swadaya masih belum maksimal, seperti Inpres No 8 Tahun 2018.

Dampaknya, petani sawit masih saja memperoleh produktivitas rendah akibat kesulitan mengakses pupuk, sarana dan prasarana yang buruk dan mayoritas petani masih menjual hasil produksinya ke tengkulak dengan harga yang sangat murah.

Sedangkan Kepala Sekretariat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) Azis Hidayat mengatakan penerapan skim Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) di tingkat pelaku kelapa sawit, baik pelaku usaha, pemerintah dan petani terus meningkat.

"Kondisi ini tentu saja berdampak pada citra kelapa sawit Indonesia di pasar global, yang secara tidak langsung akan berpengaruh pada menguatnya harga," ujarnya.

Apalagi penerapan skim ISPO merupakan skim mandatori yang harus dipatuhi seluruh pelaku perkebunan kelapa sawit di Indonesia tidak terkecuali petani.

Sampai Agustus 2019, sertifikat ISPO yang telah terbit sebanyak 566 (556 perusahaan, 6 koperasi swadaya, dan 4 KUD plasma) dengan luas total areal 5.185.544 ha, tanaman menghasilkan seluas 2.961.293 ha, total produksi TBS 56.650.844 ton/tahun dan CPO 12.260.641 ton/tahun. (NEDELYA RAMADHANI/m)

Berita Terbaru