Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Pesisir Barat Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

DPRD Kotim: Harus Ada Regulasi Mengatur Lahan Terlantar

  • Oleh Naco
  • 03 Oktober 2019 - 18:24 WIB

BORNEONEWS, Sampit - Anggota DPRD Kotim atau Kotawaringin Timur Handoyo J Wibowo mendorong pemerintah kabupaten dan DPRD kedepannya bisa membentuk sebuah regulasi soal lahan terlantar.

Handoyo mengakui akan mencoba mempelajari terkait itu, supaya semua pihak bisa mengelola tanahnnya masing-masing. Dengan begitu kebakaran hutan dan lahan bisa diminimalisir. 

Ia yakin kalau lahan semuanya dikelola itu pasti tidak adalagi kebakaran lahan, karena semua pengelola pasti akan menjaga dan mengantisipasinya, apalagi kalau diatasnya sudah ada tanaman produktif.

"Ini bisa sebagai salah satu cara agar pemilik lahan itu tidak membiarkan lahannya jadi semak belukar dalam waktu  bertahun-tahun," tukasnya.

Dari itu kata dia soal lahan terlantar ini akan jadi perhatian kedepannya, karena masalah kebakaran hutan dan lahan yang terjadi lalu masalahnya karena banyak lahan tidak dikelola pemiliknya dan dibiarkan jadi semak belukar.

Handoyo mengatakan  tanah yang tidak dikelola  itu sesuai dengan ketentuan bisa diambil alih oleh negara, apalagi jika dibiarkan selama puluhan tahun tanpa ada pengelolaan dari pemilik.

"Begitu juga dengan perusahan-perusahan besar yang hanya memiliki lahan tapi tidak dikelola sebenarnya bisa dipersoalkan. Kalau perusahaan besar punya lahan tapi tidak dikelola ini menimbulkan tanda tanya jangan-jangan tanah itu sudah digadaikan untuk lembaga keuangan tapi tidak digarap dilapangan," tandas Handoyo.

Menurut Handoyo negara sebenarnya sudah mengatur ketentuan pengambilalihan tanah terlantar melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penerbitan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. 

Dalam PP tersebut, objek tanah yang bisa diambil alih meliputi tanah Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai dan Hak Pengelolaan, jika tidak dipergunakan sesuai ketentuan selama tiga tahun. (NACO/B-5)

Berita Terbaru

Kakao Tidak Menimbulkan Efek Sosial

Kakao Tidak Menimbulkan Efek Sosial

  • 20 April 2024 - 20:20 WIB
Mantan PM Inggris Yakini Asia Tenggara jadi Pusat Pertumbuhan Dunia

Mantan PM Inggris Yakini Asia Tenggara jadi Pusat Pertumbuhan Dunia

  • 20 April 2024 - 20:10 WIB
Dewan Kalteng Minta Penyaluran Gas Melon Diawasi Dengan Ketat

Dewan Kalteng Minta Penyaluran Gas Melon Diawasi Dengan Ketat

  • 20 April 2024 - 20:00 WIB
KBPB LPK Salurkan Bantuan Untuk Korban Kebakaran di Desa Pulau Mambulau

KBPB LPK Salurkan Bantuan Untuk Korban Kebakaran di Desa Pulau Mambulau

  • 20 April 2024 - 19:50 WIB
Pemko Palangka Raya Siapkan Skema Penertiban PKL Pelanggar Aturan

Pemko Palangka Raya Siapkan Skema Penertiban PKL Pelanggar Aturan

  • 20 April 2024 - 19:40 WIB
Komoditas Kakao Diklaim akan Dapat Menjadi Peranan Penting Perekonomian Kalteng

Komoditas Kakao Diklaim akan Dapat Menjadi Peranan Penting Perekonomian Kalteng

  • 20 April 2024 - 19:30 WIB
Menteri ESDM Tegaskan Pasokan Migas Aman di Tengah Konflik Iran-Israel

Menteri ESDM Tegaskan Pasokan Migas Aman di Tengah Konflik Iran-Israel

  • 20 April 2024 - 19:20 WIB
Permintaan Kakao Meningkat, Disbun Kalteng Lakukan ini

Permintaan Kakao Meningkat, Disbun Kalteng Lakukan ini

  • 20 April 2024 - 19:10 WIB
Disdaldukkbp3apm Palangka Raya Gelar Radalgram untuk ini?

Disdaldukkbp3apm Palangka Raya Gelar Radalgram untuk ini?

  • 20 April 2024 - 19:00 WIB
Menkeu Pimpin Pertemuan CFMCA untuk Pencapaian Target NDC

Menkeu Pimpin Pertemuan CFMCA untuk Pencapaian Target NDC

  • 20 April 2024 - 18:50 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri