YLBHI Tengarai Yasonna Laoly Khianati Presiden Dalam Revisi UU KPK

Oleh Tempo.co
07 Oktober 2019 - 07:20 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI menengarai ada upaya dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly untuk mengkhianati Presiden Joko Widodo selama pembahasan revisi UU KPK.

Ketua Bidang Advokasi YLBHI, M. Isnur menyebut, ada perintah Jokowi yang tidak dilaksanakan oleh Yasonna selama pembahasan revisi UU tersebut.

"Saya menduga ada upaya pengkhianatan dan pembelokan keluar dari jalur yang dilakukan Menkumham dari perintah Presiden," kata di kantornya, Jakarta Pusat, Minggu, 6 Oktober 2019.

Ia menduga pengkhianatan itu dimulai setelah Jokowi membuat Surat Presiden pertanda menyetujui pembahasan revisi UU KPK kepada DPR pada 11 September 2019. Keesokan harinya, Yasonna mengirimkan surat pengantar pandangan pemerintah mewakili presiden atas RUU KPK.

Isnur meragukan Yasonna benar-benar mempertimbangkan pandangan yang diberikan oleh Jokowi dalam Surpres. "Jadi pertanyaan, pak Yasonna konsultasi tidak ke Pak Jokowi? Dianalisa dengan cara apa? Melibatkan siapa?" kata Isnur.

Selain itu, Isnur berkata perbedaan pandangan atas revisi UU KPK juga terlihat dari Daftar Inventaris Masalah yang diberikan Kemenkumham kepada DPR pada 13 September 2019.

Menurut dia, DIM tersebut tak sesuai dengan pidato Jokowi terkait revisi UU KPK yang dibacakan pada hari yang sama di Istana Negara. "DIM itu banyak yang tidak sesuai dengan visi-misi yang presiden sampaikan, pantas Pak Presiden kaget," kata Isnur.

Dikutip dari Majalah Tempo edisi pekan ini, Jokowi menyampaikan ada beberapa pasal dalam revisi UU KPK yang tak sesuai dengan keinginannya. Hal itu, ia sampaikan kala bertemu sejumlah mantan pimpinan KPK di Istana Negara, Jakarta pada September 2019.

Salah satu yang dipersoalkan Jokowi ialah soal izin penyadapan yang harus mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas KPK. Padahal, kata Jokowi kepada tetamunya, yang dia maksud adalah penyadapan harus dilaporkan kepada dewan pengawas setelah selesai dilakukan atau post-audit.

Isnur mengatakan Jokowi juga mengeluhkan soal revisi UU KPK ketika bertemu 41 tokoh nasional di Istana Negara pada 26 September 2019. Isnur berkata, menurut salah satu tokoh yang ikut dalam pertemuan, Jokowi mengeluhkan soal kinerja Yasonna terkait revisi UU KPK.

TAGS:

#YLBHI #Yasonna Laoly #Presiden #Revisi UU KPK

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Tim Animal Rescue Pandulima Evakuasi Ular di Rumah Warga, Tidak Ada Korban Jiwa

26 April 2024 - 01:00 WIB

Setibanya di lokasi, tim Pandulima menemukan ular kecil yang dilaporkan oleh Holik berada di kamar mandi.

Hargono Siap Jadi Bakal Calon Wakil Bupati Kobar Dampingi Nurhidayah

26 April 2024 - 00:41 WIB

Hargono sendiri ketika di konfirmasi mengenai hasil Poling tersebut, dengan rendah hati, Hargono menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukung dirinya dalam poling itu.?

Lomba Bagasing Juga Turut Ramaikan HUT Kapuas

26 April 2024 - 00:21 WIB

Lomba ini merupakan tradisi permainan jaman dulu dimana semangat untuk menjadi juara dan terbaik bagi timnya.

System Health Account Permudah Pemantauan Alokasi Anggaran Kesehatan

26 April 2024 - 00:00 WIB

Proses tersebut merupakan sebuah proses untuk menggambarkan aliran biaya atau belanja yang dicatat dalam penyelenggaraan sebuah sistem kesehatan.

Rutan Kelas IIA Palangka Raya Peringati HBP ke 60 dengan Kegiatan Tabur Bunga

25 April 2024 - 23:51 WIB

Ketua DWP Rutan Palangka Raya, Sisca Nurdayanti Widianto, menyatakan bahwa pihaknya turut terlibat secara aktif dalam kegiatan ini sebagai bagian dari PIPAS.

Dinkes Kalteng Ingatkan 6 Pilar Transformasi Kesehatan

25 April 2024 - 23:41 WIB

Sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai landasan baru untuk melakukan berbagai upaya percepatan dalam menjalankan transformasi.

Peringatan Hari Otonomi Daerah ke 28, Ketua DPRD Kalteng Harap Pemprov Lebih Optimal Jalankan Kebijakan

25 April 2024 - 23:31 WIB

Wiyatno juga berharap agar Pemprov Kalteng dapat lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan kebijakan daerah

Dinkes Kalteng Catat 93 Posyandu Kalteng Berstatus Nonaktif

25 April 2024 - 23:21 WIB

Kepala Dinkes Kalteng, Suyuti Syamsul mengatakan di tahun 2023 Kalteng memiliki 2.576 posyandu yang valid berdasarkan aplikasi komdat Kementerian Kesehatan.

KPK Minta Pemko Palangka Raya Perbaiki Nilai SPI

25 April 2024 - 23:11 WIB

Menurutnya nilai SPI yang ideal seharusnya berada di atas 80 persen. Dengan nilai SPI di bawah 80 persen, hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian yang diterapkan oleh Pemko.

Dinkes Kalteng Berikan Bimbingan Teknis Pokjanal Posyandu

25 April 2024 - 23:00 WIB

Bimtek ini dalam rangka Revitalisasi Posyandu Aktif Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, dilaksanakan di Hotel Luwansa Palangka Raya, Rabu, 24 April 2024.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia