Unsur pimpinan DPRD Barito Timur Terima Kelompok Masyarakat Mengeluhkan Tindakan Rekanan PT Pertamina

  • Oleh Prasojo Eko Aprianto
  • 07 Oktober 2019 - 19:00 WIB

BORNEONEWS, Tamiang Layang- Unsur pimpinan DPRD Kabupaten Barito Timur, Senin, 7 Oktober 2019, menerima kelompok masyarakat yang mengeluhkan tindakan rekanan PT Pertamina (Persero) yaitu PT Patra Jasa yang menutup jalan Leading Site Pertamina di Desa Jaweten, Kecamatan Dusun Timur. 

Kelompok masyarakat tersebut dipimpin Hengky A Garu. Mereka diterima Ketua DPRD Bartim Nur Sulistio, Wakil Ketua I Ariantho S Muller, dan Wakil Ketua II Andreas Depe, serta dua anggota dewan, di ruang Fraksi Golkar.

Hengky A Garu yang merupakan warga Desa Jaar, mengatakan kedatangan mereka untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi masyarakat terkait PT Patra Jasa yang dinilai telah merugikan banyak orang. Khususnya sopir angkutan batu bara yang tidak dapat melewati jalan tersebut dari Km 0, Desa Bentot, Kecamatan Patangkep Tutui sampai Km 60, Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat.

"Kami meminta kepada pihak DPRD Bartim sebagai wakil rakyat untuk memfasilitasi rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak PT Pertamina ataupun PT Patra Jasa yang semena-mena menutup jalan Leading site Pertamina dan berbagai pihak seperti Bupati Bartim untuk dapat mengambil keputusan agar masyarakat tidak dirugikan," ujarnya.

Lanjut Hengky, PT Pertamina harus bisa membuktikan legal standing atas kepemilikan lahan tersebut yang diklaim telah melakukan sertifikat dengan pihak pertanahan.

"Pihak eksekutif dan legislatif harus bertindak tegas atas polemik yang terjadi," tuturnya 

Hengky juga menegaskan bahwa keikutansertaan pihaknya dalam polemik ini bukan tidak ada kepentingan.

"Kepentingan kami yaitu menyikapi polemik yeng terjadi di tengah masyarakat Barito Timur. Kepentingan kita membela karyawan yang informasinya ada PHK massal oleh perusahaan atas penutupan jalan tersebut. Dikarenakan perusahaan tidak bisa mengangkut batu bara ke pelabuhan. Karyawan itu juga masyarakat Bartim," ujarnya.

Menyikapi laporan itu, Ketua DPRD Bartim Nur Sulistio mengungkapkan bawa pihaknya akan melakukan rapat internal dan menyiapkan RDP dengan memanggil semua pihak terkait.

"Kita rapatkan dulu secara internal, menggali informasi dari pihak-pigak terpercaya dan kita akan melakukan pengecekan kelapangan memastikan keadaan sebenarnya terkait polemik yang terjadi."

Nur Sulistio juga mengingatkan masyarakat untuk bisa menahan diri dan memberikan kesempatan kepada DPRD menyelesaikan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang sampai saat ini masih dipersiapkan untuk diparipurnakan.

Berita Terbaru