Malaysia Tunggu Hasil Investigasi Pemerintah RI soal Karhutla

Oleh Tempo.co
08 Oktober 2019 - 13:32 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Malaysia masih belum memberikan sanksi kepada perusahaan perkebunan asal negeri jiran yang diduga terlibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Pasalnya, mereka masih menunggu hasil investigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

Wakil Menteri Kementerian Industri Malaysia Utama Dato’ Seri Shamsul Iskandar mengatakan Pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi empat perusahaan asal Malaysia yang ikut bertanggung jawab atas pembakaran hutan dan lahan yang memperburuk krisis asap baru-baru ini.

“Namun, kementerian hanya akan mengambil tindakan yang tepat terhadap perusahaan-perusahaan ini jika ada bukti bahwa mereka adalah penyebab di balik pembakaran dan pembukaan lahan,” paparnya seperti dilansir dari The Star Online, Senin, 7 Oktober 2019.

Hal ini disampaikan Dato’ Seri Shamsul Iskandar ketika menjawab pertanyaan seorang politikus Malaysia Khairy Jamaluddin.

Khairy sebelumnya mempertanyakan peran yang diambil Dewan Negara-negara Penghasil Minyak Sawit (CPOPC) yang didirikan oleh Malaysia dan Indonesia. Khususnya peran organisasi itu untuk menyelesaikan masalah kabut lintas batas tahunan akibat kegiatan pembukaan lahan lewat pembakaran oleh para pemain industri.

CPOPC didirikan untuk meningkatkan praktik terbaik menyangkut pengelolaan pasokan, kegiatan, dan pengembangan perkebunan kecil. Melalui CPOPC, Malaysia dan Indonesia telah berkomitmen untuk memproduksi kelapa sawit dan produk-produk turunannya secara komprehensif dan berkelanjutan.

"Yang memenuhi standar yang ditetapkan Malaysia dan Indonesia menyangkut produksi minyak sawit berkelanjutan, di mana salah satunya yakni melarang pembakaran terbuka,” kata Khairy.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebelumnya menetapkan 5 dari 20 perusahaan asing sebagai tersangka karhutla. Kelima perusahaan tersebut terdiri dari tiga perusahaan sawit asal Malaysia yaitu PT AER di Ketapang (Kalimantan Barat), PT ABP di Ketapang (Kalbar), dan PT IGP di Landak (Kalbar).

Kemudian perusahaan sawit asal Singapura, PT AUS di Katingan (Kalimantan Tengah), dan PT NPC, perusahaan sawit penyertaan modal asing (PMA) di Kutai Timur (Kalimantan Timur).

Sementara itu yang masih dalam penyelidikan, yakni PT MJSP (perkebunan), PT SIA (sawit), PT API (sawit), dan PT KGP (sawit), PT SP (HTI), PT GH (HTI), PT, SMA (sawit), PT, HKI (HTI), PT KAL (sawit), PT FI (HTI), PT AAI (sawit), dan PT WAJ (sawit), PT GMU (sawit), PT SKS (sawit), dan PT RKA (sawit).

"Dari 64 yang kami segel, data sementara ada 20 perusahaan asing. Sebagian besar dari Malaysia dan Singapura," ujar Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani, Selasa, 1 Oktober 2019. (TERAS.ID/B-11)

TAGS:

#MALAYSIA #Karhutla #Investigas

Sayembara Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng 2024

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

PBNU Sambut Gembira Rencana Kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia

19 April 2024 - 03:00 WIB

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyambut gembira rencana kedatangan Pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus ke Indonesia yang dijadwalkan pada 3-6 September 2024.

Menlu China Tegaskan Dukung Palestina jadi Anggota Penuh PBB

19 April 2024 - 02:00 WIB

Wang merasa prihatin atas bencana kemanusiaan besar yang terjadi di Jalur Gaza yang sudah berlangsung lebih dari setengah tahun akibat agresi Israel dan mengakibatkan bencana kemanusiaan terbesar di abad 21.

Mayoritas Pengaduan ke Kemenkopolhukam soal Sengketa Lahan

19 April 2024 - 01:00 WIB

Menurutnya pengaduan terkait agraria itu mencapai lebih dari 50 persen dari total pengaduan yang diterima. Dengan begitu, menurutnya tugas yang diemban oleh Kemenkopolhukam sangat berat.

Ketua KPU akan Tanggapi Tuduhan Perbuatan Asusila di Waktu yang Tepat

19 April 2024 - 00:00 WIB

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari akan menanggapi aduan dirinya yang dilayangkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI atas dugaan tindakan asusila yang dilakukannya terhadap panitia penyelenggara luar negeri (PPLN) pada waktu yang tepat.

Lahan Banyak Kosong, Kaum Milenial di Sukamara Diajak Bertani

18 April 2024 - 23:51 WIB

Pejabat Bupati Sukamara, Kaspinor mengatakan untuk keberlanjutan pertanian kedepan, maka tongkat estafet pertanian perlu diserahkan kepada petanj?muda.

Sekda Kalteng: Pemanfaatan TTG Beri Nilai Tambah Bagi Masyarakat

18 April 2024 - 23:40 WIB

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Nuryakin mengatakan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) memberikan nilai tambah bagi masyarakat baik dari aspek ekonomi maupun lingkungan.

Polisi Tetapkan Iptu AS Tersangka Penganiayaan Terhadap Istri

18 April 2024 - 23:30 WIB

Melalui penetapan tersebut, Rio memastikan penyidikan dari kasus Iptu AS ini sedang dalam tahap perampungan berkas di bawah penanganan Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda NTB.

DPMD Kotim Gandeng Pendamping Desa Bantu BUMDes Urus Legalitas

18 April 2024 - 23:20 WIB

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, menggandeng para pendamping desa untuk membantu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di daerah setempat mengurus legalitas badan usaha.?

Pemkab Gumas Prioritaskan Perbaikan Dua Jembatan Antarkecamatan ini

18 April 2024 - 23:10 WIB

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Kalimantan Tengah (Kalteng) memprioritaskan berbaikan dua jembatan penghubung antarkecamatan?yang menjadi sendi aktivitas masyarakat setempat.

Pemkab Sukamara Maksimalkan Sumberdaya Petani untuk Pertanian Terintegrasi

18 April 2024 - 23:00 WIB

Melalui melalui konsep pertanian terintegrasi pendapatan petani bisa bertambah dengan memanfaatkan komoditi lainnya yang ditanam atau dikelola secara bersamaan dalam satuan lahan petani.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Lampung Tengah Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia