Polres Katingan Aktifkan Police Goes to School Cegah Pelajar Demo

  • Oleh Abdul Gofur
  • 09 Oktober 2019 - 22:40 WIB

BORNEONEWS, Kasongan -  Polres Katingan mengaktifkan police goes to school guna mencegah pelajar unjuk rasa atau demo.

Hal ini dilakukan Polres Katingan dalam menciptakan suasana kamtibmas yang kondusif, terutama mencegah para pelajar untuk mengadakan aksi unjuk rasa yang berpotensi terjadinya kekerasan dan mengganggu ketertiban umum.

Kapolres Katingan AKBP E Dharma B Ginting, Rabu, 9 Oktober 2019 mengatakan pihaknya telah memerintahkan anggotanya, sampai ke polsek jajaran untuk aktif melaksanakan kegiatan Police Goes To School sebagai upaya edukatif preemtif dan preventif dengan bentuk kegiatan patroli, sosialisasi dan menjadi inspektur upacara  ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Katingan.

Menurut Kapolres, selain untuk cipta kondisi aman dan kondusif jelang pelantikan Presiden, Police Goes To School yang dilakukan pihaknya untuk mengimbau pelajar SLTA sederajat agar tidak ikut-ikutan melakukan unjuk rasa.

 "Ini sekaligus menyikapi fenomena perkembangan situasi saat ini, di mana anak sekolah atau pelajar melibatkan diri pada aksi demo di beberapa daerah. Kita berharap pelajar di Kabupaten Katingan untuk tidak terlibat dalam aksi unjuk rasa, karena sangat membahayakan keselamatan diri sendiri," katanya.

Kegiatan unjuk rasa bukan kewajiban pelajar, kewajiban pelajar adalah belajar menuntut ilmu sesuai motto hari kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2019 ini yaitu SDM unggul, Indonesia maju karena pelajar yang notabene generasi millenial adalah sebagai generasi penerus bangsa, tugas pelajar adalah sekolah dan belajar untuk masa depan serta melakukan hal-hal yang positif.

Dalam kegiatan Police Go To School ini, beberapa kasat fungsi opsnal dan kapolsek jajaran Polres Katingan aktif melakukan blusukan ke sekolah-sekolah SLTA yang memang berpotensi terprovokasi untuk diajak berdemo dengan melakukan pendekatan serta memberikan pembinaan langsung kepada pelajar agar tidak melakukan demonstrasi yang secara tegas dilarang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.(ABDUL GOFUR/B-5)

Berita Terbaru