DPRD Kotim: Konflik Perkebunan Harus Bisa Diredam

  • Oleh Naco
  • 10 Oktober 2019 - 15:36 WIB

BORNEONEWS, Sampit - Anggota DPRD Kotim, Parimus mengharapkan konflik antara warga dan perusahaan perkebunan yang terjadi seharusnya bisa diredam sedini mungkin.

Salah satunya saat setiap ada persoalan, maka pemerintah melalui tim penyelesaian sengketa langsung hadir dan melakukan mediasi.

Saat ini kata Anggota Komisi II DPRD Kotim banyak masalah terjadi disektor perkebunan kelapa sawit.

Berbagai masalah yang muncul seperti sengketa lahan, belum lengkapnya perizinan, hingga penanaman di luar hak guna usaha. 

"Masalah ini berlarut-larut dan hingga kini belum tuntas. Jika pengawasan dilakukan dengan baik dan benar, masalah seperti ini seharusnya sudah bisa diketahui sejak dini sehingga tidak terus berlarut," katanya, Kamis 10 Oktober 2018.

Akibat kerap kali terabaikan, kini masalah makin rumit, apalagi sudah menyangkut hajat hidup masyarakat sehingga rawan memicu konflik.   

“Sengketa yang terus terjadi ini akibat tidak terlibatnya pemerintah dalam  pengawasan untuk izin yang diberikan, sehingga persoalan sengketa lahan ini bagai bom waktu," tegasnya.

Dia  mencontohkan masih ada perusahaan belum melaksanakan kewajiban membangun plasma sawit untuk masyarakat.

Padahal terjalinnya kemitraan dengan masyarakat salah satunya diwujudkan dengan membangun kebun plasma.

Berita Terbaru