Ini Saran Sekda Kalteng Soal Konsultasi Publik Program Percepatan Reforma Agraria

  • Oleh Budi Yulianto
  • 11 Oktober 2019 - 09:16 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Sekda Kalteng Fahrizal Fitri memberikan beberapa saran terkait dengan pelaksanaan konsultasi publik Program Percepatan Reforma Agraria atau PPRA Kementerian ATR/BPN di Wilayah Kalteng.

"Diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dalam menjalin koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang baik antarperangkat daerah penyelenggaraan pemerintahan urusan pertanahan di provinsi, kabupaten dan kota," kata sekda. 

Hal ini dinilai penting untuk kesejahteraan masyarakat Kalteng. Tentunya juga untuk mewujudkan visi misi gubernur dan wakil gubernur Kalteng menuju Kalteng Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis atau BERKAH. 

"Segera ciptakan dan berdayakan segala peluang serta potensi untuk mempercepat pembangunan dan pencapaian suksesnya program nasional reforma agraria di Kalteng, seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang sudah berjalan selama ini," ungkapnya.

Kegiatan konsultasi publik itu digelar di Palangka Raya. Sekda Kalteng mewakili Gubernur Kalteng Sugianto Sabran membuka kegiatan tersebut pada Kamis, 10 Oktober 2019.

Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan reforma agraria menjadi solusi atas ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia. Reforma agraria bukan sekadar bagi-bagi tanah tapi memberikan hak atas tanah yang dimiliki petani, nelayan atau masyarakat lainnya. 

Sekaligus memberikan akses permodalan pasar dan keterampilan yang diperlukan. Sekda turut menyampaikan bahwa koordinasi antarpemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah harus terus ditingkatkan. Juga diharapkan mendorong peran pemerintah daerah dalam mempercepat pelaksanaan program tersebut. (BUDI YULIANTO/ADV/B-2)

Berita Terbaru