Menteri Keuangan Harapkan Raihan Opini WTP Terus Ditingkatkan

  • Oleh Budi Yulianto
  • 16 Oktober 2019 - 16:10 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Menteri Keuangan mengharapkan raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang diterima pemerintah provinsi, 12 kabupaten dan 1 kota se Kalteng bisa dipertahankan dan ditingkatkan.

"Menteri keuangan berharap agar opini WTP atas LKPD tahun 2018 terus dipertahankan, disamping tetap meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara," kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah, Ratih Hapsari Kusumawardani selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan. 

Ini ia sampaikan setelah menyerahkan penghargaan tersebut kepada Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, berikut gubernur menyerahkan kepada bupati dan wali kota atau wakilnya, Rabu, 16 Oktober 2019.

Ia menuturkan, opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu wujud dari upaya maksimal seluruh pemangku kepentingan dalam memperbaiki pengelolaan keuangan negara dengan selalu memperhatikan ketentuan perundangan. 

Juga menjaga kehati-hatian untuk mewujudkan laporan pertanggungjawaban yang akuntabel kepada masyarakat, sehingga bisa meningkatkan kepercayaan terhadap institusi publik.

Di samping itu, lanjutnya, perolehan opini WTP tersebut tentu tidak semata-mata ditentukan oleh penyajian laporan keuangan yang memiliki informasi berkualitas atau kecukupan pengungkapan, namun juga harus ditopang oleh efektivitas sistem pengendalian internal yang memadai di masing-masing institusi. 

"Atas kerja keras dan komitmen yang kuat dari kepala daerah untuk mengelola keuangannya secara akuntabel yang tergambarkan dalam capaian opini WTP, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Keuangan memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah," ungkapnya.

Ia melanjutkan, setiap tahun besaran APBD semakin bertambah. Ini berarti kewajiban pemda untuk mempertanggungjawabkannya semakin besar.

Ia menyarankan, untuk mempertahankan opini WTP harus memperhatikan apa yang menjadi catatan BPK tahun sebelumnya.

Hal itu, untuk memastikan terjadinya proses perbaikan secara terus menerus sehingga tidak lagi melakukan kesalahan yang sama.

Berita Terbaru