Sebagai gambaran mobil yang konsumsi bahan bakarnya rata-rata 15.5 kilometer per liter (kpl) atau 17.5 untuk solar, PPnBM yang dikenakan adalah 15 persen, dengan kapasitas mesin 1.500 - 3.000 cc. Bila konsumsi bahan bakar bensin atau gas buang lebih besar, namun pada kapasitas mesin yang sama besaran pengenaan PPnBM menjadi 20 persen, dan seterusnya.

Sedangkan untuk kategori low cost green car (LCGC) alias kendaraan bermotor roda empat hemat energi dan harga terjangkau (KBH2), PPnBMnya tidak lagi nol persen tetapi meningkat jadi 3 persen, dengan kapasitas mesin 1.500 cc sampai 3.000 cc. Pembebasan PPnBM dialihkan untuk kendaraan berkategori PHEV dan listrik penuh.

Yusak Billy, Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor menanggapi PP No. 73 Tahun 2019 tersebut sebagai hal positif. “Bagus, pemerintah makin serius memikirkan persoalan emisi kendaraan. Hal ini tentu saja sejalan dengan komitmen Honda yang mengedepankan teknologi ramah lingkungan,” ujarnya saat berlangsungnya Tokyo Motor Show atau TMS 2019, di Jepang, Rabu 23 Oktober 2019.

Namun, menurut Billy, Honda belum bisa menerapkan strategi yang akan diambil sebelum juknis atau petunjuk teknis sebagai landasan Perpres dan Peraturan Pemerintah itu dikeluarkan. “Biasanya, juknis tidak akan lama menyusul PP,” katanya. “Setelah itu, Honda baru bisa menerapkan strategi selanjutnya,” ujarnya.

Ia menyadari persoalan tersebut akan terkait dengan beberapa kementerian, diantaranya Kementerian Keuangan, Kementerian Peridustrian, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian ESDM. “Penerapan teknologi elektrifikasi harus dipelajari dengan baik agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan konsumen di Indonesia,” kata Billy.