Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Isu Potensi Sekulerisme atau Deislamisasi, Pahami Dulu Siapa Nadiem Makarim

  • Oleh Inilah.com
  • 26 Oktober 2019 - 07:20 WIB

INILAHCOM, Jakarta - Analisis Sosial Universitas Bung Karno, Muda Saleh, mengatakan, terlalu dini apabila dikaitkan isu potensi sekulerisme, ataupun deislamisasi dengan jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dipegang oleh Nadiem Makarim.

Menurut dia, sebelum terlalu jauh harus dipahami terlebih dahulu secara mendalam, siapa Nadiem, programnya, dan apa yang akan dilakukannya saat menjabat Mendikbud.

"Saya tak ingin berandai-andai sebelum ia mengeluarkan programnya sebagai menteri. Namun menariknya adalah Indonesia inikan mayoritas Islam, tapi cara-cara kelompok islam dalam menyampaikan pesan, baik kritikan, maupun gerakan yang dilakukan dianggap radikalisme di negara kita," ujar Muda kepada INILAHCOM, Jumat, 25 Oktober 2019.

Terlepas dari isu deislamisasi, Muda menekankan ada hal lain yang seharusnya diperhatikan masyarakat dengan kehadiran bos Gojek tersebut sebagai Mendikbud. Yakni, dugaan jabatan Nadim berpotensi merubah sistem pendidikan di Indonesia. Misalnya, pendalaman serta materi-materi tentang industri digital yang mengarah pada keuntungan perusahaannya sendiri.

"Sehingga menciptakan daya konsumtif masyarakat Indonesia sejak dini. Akhirnya, anak-anak terus terpacu dengan sistem jual beli dengan gaya baru, namun lupa menciptakan badan usaha mandiri sejak dini. Karena tak heran produk-produk yang ditawarkan di aplikasi Online tak sedikit berasal dari Tiongkok, dan negara-negara asing, ini yang harus diwaspadai oleh masyarakat kita," pungkasnya.

Diberitakan, Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dituduh sebagai proyek sekulerisasi sebagai deislamisasi Indonesia tahap akhir.

Demikian dikatakan Guru Besar Institut Teknologi Surabaya (ITS) Prof Daniel Mohammad Rosyid dalam artikel berjudul "Deschooling vs Deislamisasi".

Rosyid yang saat ini aktif sebagai kurator Kuliah Kebangsaan Bung Karno mengatakan, melalui kepemimpinan baru Kemendikbud ini, dan UU Pesantren yang baru disahkan, syarat-syarat budaya bagi sebuah bangsa sekuler dan terjajah akan dilakukan secara terstruktur, sistemik dan masif.

"Setelah sistem persekolahan massal dijadikan instrumen teknokratik bagi masyarakat industri sekuler sejak Orde Baru, proses deislamisasi itu semakin memperoleh kekuatan dan momentumnya di bawah rezim ini," ungkapnya. (Inilah.com)

Berita Terbaru