Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Publik Pasti Lawan Jika Nadiem Makarim Proyek Sekulerisasi

  • Oleh Inilah.com
  • 26 Oktober 2019 - 08:00 WIB

INILAHCOM, Jakarta - Pengangkatan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terus menjadi perbincangan publik. Bahkan ada yang menuding ia bagian dari proyek sekulerisasi.

Mengingat latar belakang Nadiem yang seorang pengusaha, namun harus menghadapi ruang lingkup kerjanya segala hal terkait pendidikan dan kebudayaan. Lalu mengelola pendidikan dengan para tenaga pendidik, dosen, guru besar dan terkait lainnya.

Di tengah persoalan tersebut beredar berbagai tanggapan bahwa dengan Nadiem Makarim menjabat Mendikbud mengarah pada proyek sekulerisasi deislamisasi Indonesia ke depan.

Menanggapi hal ini, mantan Sekjen DPP Pemuda Muhammadiyah Pedri Kasman menegaskan asumsi itu terlalu jauh. Tak ada indikasi Nadiem Makarim menjabat Mendikbud, sebagai proyek sekulerisasi deislamisasi Indonesia.

"Soal deislamisasi tidak sesederhana itu. Kalo saya tidak melihat Nadiem akan sejauh itu," kata Pedri kepada INILAHCOM, Jumat, Oktober 2019.

Pedri menekankan, siapa pun yang hendak menjalankan proyek sekulerisasi deislamisasi Indonesia pasti bakal dilawan keras oleh umat Muslim yang diketahui sebagai mayoritas di republik ini.

"Publik tak akan diam jika memang ada yang melakukan itu. Jangankan Nadiem. Pak Jokowi pun akan kerepotan jika memang punya misi begitu. Deislamisasi itu sama saja melawan Pancasila. Pancasila itu sangat Islami, sangat agamis kok," pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan, Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dituduh sebagai proyek sekulerisasi sebagai deislamisasi Indonesia tahap akhir.

Demikian dikatakan Guru Besar Institut Teknologi Surabaya (ITS) Prof Daniel Mohammad Rosyid dalam artikel berjudul Deschooling vs Deislamisasi.

Rosyid yang saat ini aktif sebagai kurator Kuliah Kebangsaan Bung Karno mengatakan, melalui kepemimpinan baru Kemendikbud ini, dan UU Pesantren yang baru disahkan, syarat-syarat budaya bagi sebuah bangsa sekuler dan terjajah akan dilakukan secara terstruktur, sistemik dan masif.

Berita Terbaru