Mahfud MD Bicara Soal Hak Veto Menteri Koordinator

Oleh Teras.id
31 Oktober 2019 - 21:42 WIB

INILAH.COM, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan hak veto bagi menteri koordinator yang dimaksudkan Presiden merupakan istilah secara politis, bukan hukum.

"Jadi, tidak ada kaitannya dengan persoalan, 'Wah ini tidak dikenal veto menteri dalam sistem ketatanegaraan'," katanya, usai memimpin rapat menteri di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2019.

Menurut dia, istilah veto tersebut memang lebih dimaksudkan secara politis dan administratif bahwa Menko bertugas melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian.

Artinya, kata dia, Menko bisa mendorong suatu institusi karena terlalu lambat maupun menarik karena terlalu cepat sehingga menjadi sinkron, kemudian mempertemukan titik-titik kosong dari program tersebut.

"Misalnya, ada satu kasus gitu, lalu rebutan. 'Itu tugas saya, satunya tugas saya', itu menko yang menentukan," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Selain itu, kata Mahfud, menko juga berkewajiban mempertemukan jalan tengah antarkementerian jika terjadi persoalan dalam menjalankan program.

"Kalau kata yang satu harus begini, yang satu harus begitu, maka nanti menko yg akan ikut turun tangan mempertemukan sehingga tidak terjadi benturan dan kekosongan. Nah itulah yg sebenarnya oleh Bapak Presiden disebut veto," katanya.

Namun, Mahfud mengatakan menko tidak bisa kemudian langsung membatalkan program dari suatu kementerian tanpa melalui persetujuan Presiden.

"Tentu kalau haru membatalkan suatu program kementerian tidak bisa langsung kan. Menkonya, ya, ke presiden, 'Pak, ini terjadi sesuatu begini', sehingga semuanya lancar," katanya.

Dengan telah ditekennya Perpres Nomor 67/2019 yang tidak menyebutkan hak veto bagi menko, melainkan hak koordinasi, Mahfud kembali menegaskan bahwa veto yang dimaksudkan memang pengendalian.

"Pengendalian, mengendalikan. Veto itu bahasa politis, bahasa pop, bahasa organisasi, sedangkan bahasa hukumnya pengendalian.

Pengendalian itu, ya, praktisnya," katanya.

Menko, kata dia, harus tetap melaporkan kepada Presiden sebagai atasan menteri jika ada program-program yang tidak sesuai atau menimbulkan persoalan.

"Jadi jangan dikesankan menko itu atasan dari menteri lain, bukan. Koordinator saja. Jadi, tidak usah terlalu dipertentangkan dalam satu susunan hierarkis gitu," kata Mahfud.

Sebelumnya, Mahfud menjelaskan saat ini menko diberi izin oleh Presiden Joko Widodo untuk "memveto" segala kebijakan atau peraturan kementerian yang saling berlawanan.

"Menko itu, kata Presiden, bisa 'memveto' kebijakan atau peraturan-peraturan menteri yang dianggap bertentangan dengan kebijakan-kebijakan menteri lain, bertentangan dengan visi Presiden dan sebagainya," katanya.

TAGS:

#Menteri Koordinator #Mahfud Md #Hak Veto

Sayembara Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng 2024

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Pemkab Pulang Pisau Dapat Bantuan Videotron dari Pemprov Kalteng

20 April 2024 - 05:00 WIB

Pemprov Kalimantan Tengah memberikan bantuan satu unit videotron kepada Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam rangka membantu diseminasi publikasi dan komunikasi antara kedua pemerintah untuk penyebaran informasi kepada masyarakat dengan cakupan yang lebih luas.

Perumda Air Minum Tirta Seruyan Lakukan Pembersihan Reservoar

20 April 2024 - 04:00 WIB

Disarpustaka Kapuas Budi Daya Sayuran dengan Metode Hidroponik

20 April 2024 - 03:00 WIB

Penjabat Bupati Kapuas, Kalimantan Tengah Erlin Hardi mengapresiasi jajaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disarpustaka) yang berhasil melaksanakan budi daya tanaman hidroponik.

Dewan Dorong Pengembangan Potensi Pertanian Lebih Luas di Kalteng

20 April 2024 - 02:00 WIB

Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Sengkon mendorong pemda agar melakukan pengembangan potensi pertanian lebih luas lagi tidak hanya berkaitan dengan padi tapi juga yang lainnya di Kalteng.

Pj Sekda Seruyan Sambut Kunjungan Danlanud Iskandar Pangkalan Bun

20 April 2024 - 01:00 WIB

Penjabat Sekretaris Daerah Seruyandr Bahrun Abbas menyambut kedatangan Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Iskandar Letkol Pnb David Moningka saat melakukan kunjungan di Kuala Pembuang.

KPU Pulang Pisau Rekrut Anggota PPK dan PPS untuk Pilkada 2024

20 April 2024 - 00:00 WIB

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, kembali merekrut panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) untukpenyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.

Satsamapta Polresta Palangka Raya Patroli ke SPBU

19 April 2024 - 23:52 WIB

Personel Satsamapta Polresta Palangka Raya melakukan patroli dialogis dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang berkembang.

Dua Anggota Kodim 1013 Muara Teweh Pindah Satuan ke Kodam V Brawijaya

19 April 2024 - 23:41 WIB

Dua anggota Kodim 1013 Muara Teweh pindah satuan dari Kodim 1013 Muara Teweh ke satuan baru yaitu Kodam V Brawijaya.

Polresta Palangka Raya Sosialisasi Bahaya Narkoba kepada Casis Polri

19 April 2024 - 23:31 WIB

Polresta Palangka Raya mengadakan kegiatan Jumat Curhat bersama para calon siswa (Casis) yang sedang mengikuti seleksi penerimaan Polri. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Palangka Raya dan dipimpin oleh Kaurbinops Satresnarkoba pada Jumat, 19 April 2024.

Danlanud Iskandar Audiensi Bersama Pemkab Seruyan

19 April 2024 - 23:20 WIB

Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Iskandar Letkol Pnb David Moningka, melakukan kunjungan audiensi bersama Pemerintah Kabupaten Seruyan.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilwali (Pemilihan Walikota) Kota Makassar Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia