Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Nias Utara Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Warga Desa Muara Inu Demo DPRD Barito Utara karena Tidak Terima Hasil Seleksi Calon Kades

  • Oleh Ramadani
  • 05 November 2019 - 17:56 WIB

BORNEONEWS, Muara Teweh - Puluhan warga Desa Muara Inu, Kecamatan Lahei demo di depan gedung DPRD Barito Utara, Selasa 5 November 2019. Mereka memprotes hasil seleksi calon kepala desa yang dilaksanakan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DinsosPMD) Barito Utara.

Dalam aksi demo ini puluhan warga Desa Muara Inu dikawal ketat oleh anggota Polres Barito Utara dan disambut Ketua DPRD Barito Utara, Mery Rukaini didampingi Wakil Ketua DPRD Permana Setiawan dan Sastra Jaya dan beberapa anggota dewan lainnya.

Puluhan warga Desa Muara Inu ini ingin mempertanyakan hasil seleksi tambahan bagi calon kades yang dikeluarkan oleh panitia seleksi.

Dalam aksi damai ini juga warga Desa Muara Inu membentangkan dua spanduk yang bertuliskan aspirasi masyarakat. “Permintaan, Tes Ulang Pildes. Berkompetensi ke 7 calon secara terbuka”. Dan spanduk kedua Demo Damai. “Mencari Keadilan di Bumi Tercinta Iya Mulik Bengkang Turan”.

Koordinator aksi demo damai warga Desa Muara Inu, Kardianto mengatakan dalam proses seleksi tambahan bagi calon kepala desa yang diadakan diduga tidak transparan. Hal ini di tuding dilakukan oleh panitia pilkades di desa.

“Ada 7 calon kades Muara Inu, dua calon di antaranya digugurkan. Padahal di antara dua calon tersebut ada kepala desa incumbent,” ucapnya.

Di hadapan Ketua DPRD, Wakil Ketua dan anggota DPRD, Kardianto mengungkapkan masalah yang terjadi dalam Pilkades Muara Inu, karena ada calon yang diusung warga justru digugurkan oleh panitia pemilihan.

“Anehnya berkas pencalonan telah dibakar oleh panitia. Ini yang menimbulkan pertanyaan yang sangat besar. Karena sepengetahuan kami, berkas itu harusnya dijadikan arsip desa, tapi malah dimusnahkan,” ucapnya.

Dia mempertanyakan alasan mengapa calon unggulan sebagaian Desa Muara Inu ini justru digugurkan oleh panitia seleksi.

“Ini jelas menyalahi aturan. Apalagi selama proses seleksi pihak panitia kurang transparan hingga pencalonan kepala desa,” tegasnya.

Dia mengharapkan agar panitia seleksi calon kades dapat melakukan seleksi kembali berupa tes secara terbuka untuk calon kepala desa. (RAMADHANI/B-6)

Berita Terbaru