Kajian

Fraksi Amanat Rakyat Karya Sejahtera (ARKS) berpendapat raperda APBD tahun anggaran 2020 harus benar-benar merupakan hasil dari kajian yang mendalam. Setiap pasal yang dibahas agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Juru bicara fraksi ARKS, 7 November 2019 mengatakan Perda APBD merupakan sebuah peraturan yang sangat penting dan pedoman bagi pengunaan dana untuk pembangunan di daerah.

“Kesalahan pengelolaan APBD dapat mengakibatkan kerugian negara,” jelasnya.

Fraksi ARKS memberikan catatan dan masukan, yakni belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro. Sehingga, diharapkan memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah.

"Fraksi kami mengharapkan pemkab perlu melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan anggaran termasuk kepada stakeholder dan masyarakat," katanya. (RAMADHANI/B-11)