Besaran itu dihitung dari pendapatan kotor perusahaan. Akibatnya, perusahaan pun terancam ambruk. "Jadi ini sebenarnya mau menyelamatkan Sriwijaya atau malah menghancurkan Sriwijaya."

Kalau revisi telah selesai dilakukan, Yusril mengatakan bakal ada pergantian direksi. Sehingga tidak ada lagi konflik kepentingan seperti yang belakangan ini terjadi. Sebab, ia menilai akan sangat sulit jika Direksi Garuda mengatur Sriwijaya. Pasalnya, selama ini telah ada konflik kepentingan dan dua perseroan memang sama-sama ingin untung.

"Tapi ada proposal juga yang harus dipertimbangkan kalau memang itu kerja sama operasi atau managemen, itu harus diatur legalnya sangat rigid sehingga tidak terjadi konflik kepentingan antara manajemen yang berasal dari Garuda tetapi masuk ke Sriwijaya," ujar dia.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan akan melakukan evaluasi atas hubungan kerja sama antara Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air.

"Dengan dasar itu kami akan mengambil keputusan dan menetapkan ketentuan yang akan diberlakukan," ujar Budi. Evaluasi tersebut, tutur dia, akan dilakukan selama satu minggu kedepan.

Adapun pelibatan BPKP dalam evaluasi hubungan kerjasama tersebut, tutur dia, adalah lantaran adanya valuasi tertentu yang mesti dilakukan. Sementara, valuasi itu adalah wewenang BPKP untuk menetapkan. "Mulai dari saham, restrukturisasi, dan sebagainya."

Selepas Rapat, Direktur Utama Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra dan VP Corporate Secretary Garuda Indonesia M. Ikhsan Rosan bungkam. Mereka tidak mau menjawab pertanyaan wartawan soal kerja sama dengan Sriwijaya Air.(teras.id)