Portal Pengaduan ASN Dianggap Berlebihan

Oleh Teras.id
14 November 2019 - 11:32 WIB

TERAS.ID, Jakarta - Penyediaan portal pengaduan terhadap aparat sipil negara (ASN) dianggap berlebihan dikhawatirkan akan menjadi alat represi baru. Aparat sipil negara akan merasa terintimidasi oleh portal ini.

Kehadiran portal dengan nama Aduanasn.id yang diluncurkan pada Selasa lalu ini juga bermasalah karena tak memiliki landasan hukum. Portal ini menguatkan tudingan bahwa pemerintah telah gagal menangkal paparan ekstremisme agama dan ujaran kebencian pada aparatnya.

Riset Alvara Research pada Oktober tahun lalu menguatkan hal ini. Survei lembaga ini menemukan setidaknya 19,4 persen ASN di enam kota besar menyatakan tak setuju dengan ideologi negara Pancasila. Alvara menyelenggarakan survei ini di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar.

Lahirnya portal itu juga mencerminkan bahwa pemerintah bertindak gegabah, menggunakan cara-cara berlebihan. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara telah mengatur dengan tegas bahwa pengawasan terhadap pegawai negeri dilakukan oleh pengawas internal dan berjenjang.

Di banyak negara, pengawasan terhadap aparat negara lebih menekankan pada pengawasan berjenjang ini. Apabila pengawas internal menemukan aparat sipil negara melanggar, mereka langsung turun tangan menegakkan disiplin.

Jika pemerintah merasa pengawas internal gagal berperan dalam penegakan disiplin, semestinya pemerintah segera berbenah. Fungsi pengawasan oleh pengawas internal harus dikuatkan.

Pembuatan portal yang difasilitasi Kementerian Komunikasi dan Informatika ini bukanlah solusi pas untuk mencegah aparat negara dari sikap dan tindakan yang membahayakan integrasi bangsa. Pelibatan sebelas kementerian, di antaranya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Badan Intelijen Negara dalam portal Aduanasn.id ini juga jauh dari prinsip penyelenggaraan negara yang efektif dan efisien.

Semua kementerian dan lembaga telah memiliki perangkat pengawasan untuk mengontrol aparatnya. Pemerintah sebaiknya mengoptimalkan fungsi kontrol itu, bukan membangun portal pengaduan. Bahkan pengawasan melalui portal ini dikhawatirkan justru akan merusak metode pengawasan aparat sipil negara yang selama ini telah berjalan.

Pemerintah harus memahami bahwa konsep utama mengelola aparat sipil negara adalah pembinaan. Ketika menemukan aparat negara terlibat dalam ekstremisme agama atau tindakan lain yang mengancam keutuhan negara, pemerintah perlu secara cepat melakukan pembinaan.

Ekstremisme agama, intoleransi, dan ujaran kebencian merupakan musuh bersama. Siapa pun pelakunya, termasuk aparat sipil negara, harus dilawan. Namun tak sepatutnya pemerintah menyelesaikan persoalan itu dengan cara-cara represif dan intimidatif. Selama ini sudah terbukti tindakan represif tak efektif dalam menyelesaikan masalah.

TAGS:

#ASN #Pengaduan #Portal

Sayembara Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng 2024

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Hibahkan Tanah Eks Lokalisasi, Bupati Kotim: Warga Tak Perlu Pikirkan Biaya Sertifikat

20 April 2024 - 16:00 WIB

Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor akan hibahkan sekaligus menganggarkan biaya sertifikat tanah ekslokalisasi Kilometer 12 Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.

Ini Tujuan Dibangun Patung Pahlawan di Bundaran Besar Palangka Raya

20 April 2024 - 15:50 WIB

Bundaran Besar Palangka Raya dirancang dengan tata letak geometris yang menarik. Bundaran ini memiliki lingkaran besar di tengah dengan beberapa bagian jalan memancar keluar dari pusatnya, seperti sinar matahari bahkan terdapat menara seperti telawang.

Pesan Pj Bupati Kobar untuk Kartini Masa Kini

20 April 2024 - 15:40 WIB

Dalam memperingati Hari Kartini Tahun 2024 pada 21 April mendatang, rangkaian kegiatan telah dilakukan oleh Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) seperti kegiatan hari ini, Sabtu, 20 April 2024.

Pj Bupati Lamandau Serahkan 500 Sertifikat Program PTSL

20 April 2024 - 15:30 WIB

Penjabat Bupati Lamandau Lilis Suriani menyerahkan 500 Sertifikat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada warga Kecamatan Bulik, Kecamatan Delang, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Belantikan Raya, Kecamatan Sematu Jaya dan Kecamatan Lamandau.

Warga Pulau Hanaut Selamatkan Bayi Kelasi Terjatuh dari Gendongan Induknya

20 April 2024 - 15:20 WIB

Warga Desa Bapinang Hulu, Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyelamatkan seekor bayi kelasi yang jatuh dari gendongan induknya.

DPRD Minta Pemkab Kotim Dampingi Korban Asusila oleh Ayah Kandung

20 April 2024 - 15:10 WIB

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Riskon Fabiansyah meminta pemerintah daerah setempat melakukan pendampingan terhadap korban kasus asusila melibatkan anak di bawah umur di Kecamatan Kota Besi, yang dilakukan oleh ayah kandung mereka.

KPK sebut Nilai TPPU Eko Darmanto Capai Rp20 Miliar

20 April 2024 - 15:00 WIB

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan nilai objek tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta Eko Darmanto (ED), mencapai Rp20 miliar.

Perkuat Daya Saing Produk Dalam Negeri

20 April 2024 - 14:50 WIB

Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Ina Prayawati meminta khususnya kepada Pemerintah Pusat untuk dapat memperkuat daya saing produk dalam negeri terutama yang berkaitan dengan elektronik.

Airlangga Ungkap Rencana Masdar Bangun PLTS 1,2 GW di IKN

20 April 2024 - 14:40 WIB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan rencana Masdar, salah satu perusahaan energi asal Uni Emirat Arab (UAE) untuk berinvestasi membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 1,2 gigawatt (GW) di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dewan Dorong Pengembangan Wisata Budaya di Kalteng

20 April 2024 - 14:30 WIB

Anggota Komisi III DPRD Kalteng, Duwel Rawing medorong adanya upaya pengembangan wisata budaya di Kalteng oleh pemda baik provinsi, kabupaten dan kota.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Belitung Timur Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia