Kemenkeu Bantah Penerbitan SBN Bikin Likuiditas Perbankan Ketat

Oleh Teras.id
17 November 2019 - 06:20 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan negara saat ini sedang tidak gencar mengeluarkan Surat Berharga Negara (SBN). Menurut dia, tahun ini negara hanya menerbitkan Rp 50 triliun SBN.

"Kita terbitkan SBN ritel setahun ini hanya mungkin Rp 50 triliun. Ini kecil sekali," ujar Luky di Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Sabtu, 16 November 2019.

Adapun SBN ritel yang jatuh tempo tercatat sebesar Rp 55 triliun. Sedangkan secara keseluruhan, dana pihak ketiga atau DPK perbankan dari masyarakat mencapai Rp 5.500.

Luky menampik anggapan penerbitan SBN membuat likuiditas perbankan menyempit. Pernyataan ini merespons pandangan pengamat ekonomi dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah yang mengatakan likuiditas perbankan di Indonesia ketat.

Menurut Piter, likuiditas yang ketat disebabkan terserapnya dana masyarakat ke negara, salah satunya karena penerbitan SBN yang masif. "Itu persoalan besar dalam sistem keuangan yang menyebabkan peran swasta tidak mudah, termasuk juga BUMN," kata Piter seperti dikutip Antara.

Adapun masyarakat tertarik membeli SBN karena suku bunga yang ditawarkan menarik. Masyarakat juga terjamin oleh dua undang-undang sekaligus yang menjamin penuh keamanan berinvestasi mereka.

Sedangkan Direktur Utama PT Bank Central Asia Tbk. Jahja Setiaatmadja mengatakan bahwa dana pihak ketiga (DPK) milik BCA sering beralih ke instrumen lain seperti Surat Berharga Negara (SBN). Tak tanggung-tanggung persentasenya bisa mencapai 30 persen dari total DPK yang dimiliki BCA.

Meski begitu, Luky menjelaskan bahwa suku bunga Kemenkeu berpatok pada kebijakan yang dikeluarkan Bank Indonesia.

"Kita pernah tertinggi mengeluarkan suku bunga 8,2 persen. Saat ini yang kami tawarkan 6,75 persen. Kami ikuti BI rate," ucapnya. (TERAS.ID)

TAGS:

#Likuiditas #Surat Berharga Negara #Perbankan #Kementerian Keuangan

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Tim Animal Rescue Pandulima Evakuasi Ular di Rumah Warga, Tidak Ada Korban Jiwa

26 April 2024 - 01:00 WIB

Setibanya di lokasi, tim Pandulima menemukan ular kecil yang dilaporkan oleh Holik berada di kamar mandi.

Hargono Siap Jadi Bakal Calon Wakil Bupati Kobar Dampingi Nurhidayah

26 April 2024 - 00:41 WIB

Hargono sendiri ketika di konfirmasi mengenai hasil Poling tersebut, dengan rendah hati, Hargono menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukung dirinya dalam poling itu.

Lomba Bagasing Juga Turut Ramaikan HUT Kapuas

26 April 2024 - 00:21 WIB

Lomba ini merupakan tradisi permainan jaman dulu dimana semangat untuk menjadi juara dan terbaik bagi timnya.

System Health Account Permudah Pemantauan Alokasi Anggaran Kesehatan

26 April 2024 - 00:00 WIB

Proses tersebut merupakan sebuah proses untuk menggambarkan aliran biaya atau belanja yang dicatat dalam penyelenggaraan sebuah sistem kesehatan.

Rutan Kelas IIA Palangka Raya Peringati HBP ke 60 dengan Kegiatan Tabur Bunga

25 April 2024 - 23:51 WIB

Ketua DWP Rutan Palangka Raya, Sisca Nurdayanti Widianto, menyatakan bahwa pihaknya turut terlibat secara aktif dalam kegiatan ini sebagai bagian dari PIPAS.

Dinkes Kalteng Ingatkan 6 Pilar Transformasi Kesehatan

25 April 2024 - 23:41 WIB

Sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai landasan baru untuk melakukan berbagai upaya percepatan dalam menjalankan transformasi.

Peringatan Hari Otonomi Daerah ke 28, Ketua DPRD Kalteng Harap Pemprov Lebih Optimal Jalankan Kebijakan

25 April 2024 - 23:31 WIB

Wiyatno juga berharap agar Pemprov Kalteng dapat lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan kebijakan daerah

Dinkes Kalteng Catat 93 Posyandu Kalteng Berstatus Nonaktif

25 April 2024 - 23:21 WIB

Kepala Dinkes Kalteng, Suyuti Syamsul mengatakan di tahun 2023 Kalteng memiliki 2.576 posyandu yang valid berdasarkan aplikasi komdat Kementerian Kesehatan.

KPK Minta Pemko Palangka Raya Perbaiki Nilai SPI

25 April 2024 - 23:11 WIB

Menurutnya nilai SPI yang ideal seharusnya berada di atas 80 persen. Dengan nilai SPI di bawah 80 persen, hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian yang diterapkan oleh Pemko.

Dinkes Kalteng Berikan Bimbingan Teknis Pokjanal Posyandu

25 April 2024 - 23:00 WIB

Bimtek ini dalam rangka Revitalisasi Posyandu Aktif Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, dilaksanakan di Hotel Luwansa Palangka Raya, Rabu, 24 April 2024.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia