Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Muna Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Pemerintah Anggarkan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Rp2,7 Triliun

  • Oleh ANTARA
  • 17 November 2019 - 19:50 WIB

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan (LHK) menyiapkan anggaran senilai Rp2,7 triliun untuk rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) Tahun 2019.

Dalam keterangan resmi Kementerian LHK yang diterima di Jakarta, Minggu, disebutkan, dana tersebut dialokasikan untuk rencana penanaman pohon di areal seluas 206 ribu ha serta pengembangan kebun bibit dan persemaian.

"Kegiatan ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja sejalan dengan prioritas pemerintahan Kabinet Indonesia Maju 2019-2024," ujar Plt. Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL) KLHK Hudoyo.

Sebelumnya saat saat mengunjungi Persemaian Permanen di KPH Pekalongan Barat, Kabupaten Tegal, Sabtu (16/11) Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan, sebelum 2019, luasan RHL baru mencapai 23 ribu hektar, namun pada tahun ini luasannya naik hampir 10 lipat mencapai 206 ribu hektar.

"Karena itu, kami akan berkeliling Indonesia untuk melakukan observasi ke persemaian, mulai dari persemaian yang disiapkan pemerintah hingga kebun bibit masyarakat. Hal ini karena keberhasilan tumbuh kembang pohon dimulai dari pembibitan yang baik. Presiden juga menugaskan untuk pemulihan lingkungan," ujar Menteri Siti yang didampingi Wamen Aloe Dohong, Sekjen Bambang Hendroyono, Plt. Dirjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (PDASHL) Hudoyo.

Dalam kesempatan itu, Siti Nurbaya mengajak masyarakat untuk menanam pohon sebagai upaya pemulihan dan pencegahan banjir dan kekeringan.

"Caranya yaitu mari kita menanam pohon, kita perbaiki lahan kritis. Kita percaya kalau pohonnya bagus, airnya juga akan bagus, lingkungan yang baik bagi masyarakat juga terawat," kata dia.

Keberadaan pohon dapat menahan kenaikan suhu bumi, yang disebut perubahan iklim. Mengutip satu penelitian, Indonesia perlu menanam 800 ribu ha/tahun agar memiliki iklim yang stabil dan sejuk.

Menurut Menteri, rehabilitasi diarahkan pada daerah-daerah destinasi wisata super prioritas Danau Toba, Mandalika, Borobudur, Labuan Bajo dan Likupa serta pada lokasi ibukota negara di Kaltim. Selain itu pada lokasi 15 DAS prioritas, 15 Danau Prioritas, daerah rawan bencana banjir dan tanah longsor, serta daerah hulu dari 65 bendungan/waduk.

“Selain yang kita lakukan bersama masyarakat, pemerintah menegaskan bagi pengusaha yang memakai kawasan hutan dalam usahanya melalui Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk harus melakukan rehabilitasi kawasan dengan penanaman pohon,” kata dia.

Berita Terbaru