Plt Kadis Pendidikan Barito Utara: Jangan Ada Pungli saat Pengusulan DUPAK dan UKP

  • Oleh Ramadani
  • 19 November 2019 - 16:50 WIB

BORNEONEWS, Muara Teweh - Plt Kepala Dinas Pendidikan Barito Utara, Syahmiludin A Surapati, menegaskan agar dalam proses pengusulan Daftar Pengusul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dan Usulan Kenaikan Pangkat (UKP), jangan sampai ada pungutan liar atau pungli.

Itu disampaikannya pada bimbingan teknis penyusunan DUPAK dan UKP dalam rangka peringatan HUT ke 74 PGRI dan Hari Guru Nasional 2019, di Muara Teweh, Senin, 18 November 2019.

Syahmil menegaskan, pungli atau pungutan tidak resmi sangat membebani tenaga pendidik yang mengusulkan Dupak dan UKP tersebut.

“Apabila sampai ketahuan ada pungli, akan kami berikan sanksi tegas. Saya ingin apa yang selama ini yang menjadi pandangan (negatif) di lingkungan Dinas Pendidikan harus kita kikis,” tegas Syahmiludin.

Ia juga mengatakan, saat rapat terkait mutasi dan juga perpindahan baik tenaga pendidik, Dinas Pendidikan diminta tidak melakukan pungutan apalagi mengatasnamakan pimpinan.

“Mungkin ini yang perlu saya sampaikan. Dan saat saya di panggil pak Bupati pun juga di ingatkan kembali oleh beliau. Tidak boleh ada yang melakukan pungutan-pungutan apalagi yang mengatasnamakan pimpinan,” tegas Syahmiludin.

Dia juga mengatakan, pihaknya akan melakukan perbaikan dan penataan terhadap tim yang masuk dalam DUPAK dan UKP Dinas Pendidikan Barito Utara.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan, banyak yang sudah tidak ada lagi bekerja di lingkungan Dinas Pendidikan akan tetapi masih masuk dalam tim Dupak dan UKP. Dan dalam waktu dekat ini, akan kita lakukan perbaikan menyesuaikan kondisi saat ini,” katanya.

Dia menambahkan, bimtek penyusunan Dupak dan UKP ini sangat penting sekali dilaksanakan. Karena erat kaitannya dengan pembuatan dan pengusulan DUPAK yang merupakan hak.

"Saya ingin dalam pengusulan DUPAK ini bisa diimbangi dengan peningkatan kompetensi guru yang harus lebih baik,” tambahnya.

Berita Terbaru