Beberapa elit politik di Papua juga menolak pemekaran. Setelah itu, desakan pemekaran Papua disarankan dalam pertemuan 61 tokoh Papua yang terdiri dari tokoh-tokoh adat, agama, pemuda, akademisi yang di pimpin oleh Ketua DPRD Kota Jayapura Abesai Rollo bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada 10 September 2019.

Usulan agar dilakukannya pemekaran di Provinsi Papua tersebut disampbut positif oleh Presiden Joko Widodo untuk dapat ditindaklanjuti.

Dukungan dilakukannya pemekaran juga berasal dari tujuh bupati di wilayah adat Meepago dengan menggelar rapat kesepakatan pembahasan pembentukan Provinsi Papua Tengah tanggal 1 November 2019 di Timika.

Kemudian, permintaan pemekaran Papua juga disuarakan kepala daerah di wilayah Tabi seperti Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Mamberamo Raya), sebagai tindak lanjut deklarasi yang dilaksanakan pada 16 September 2019 di Kabupaten Jayapura.

Namun, pemekaran Papua ditolak habis oleh salah satunya Socratez S.Yoman yang Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua, walaupun suaranya belum tentu mewakili suara rakyat Papua.

Menurut penulis, bagaimanapun juga sangat diperlukan pemekaran Provinsi Papua untuk mempercepat proses pembangunan, memperpendek rentang kendali birokrasi, mengefektifkan penggunaan dana Otsus, termasuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah di Papua, karena sejatinya pemekaran Papua adalah solusi cerdas mengatasi permasalahan di Papua.

Dengan pemekaran Papua, maka permasalahan kronis di Papua seperti di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan perekonomian rakyat akan mudah diselesaikan. Semoga. (*)

Oleh Wilnas, Pemerhati Masalah Papua